Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Kemnaker Antisipasi PHK Saat Adanya Resesi Global 2023

Kemenaker Antisipasi PHK Saat Adanya Resesi Global 2023

Foto: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meladeni emak-emak yang meminta selfie. (Murianews/Umar Hanafi)

Murianews, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) mulai membuat skema untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah adanya ancaman resesi global pada 2023.

Mengingat, tenaga kerja menjadi salah satu sektor yang dimungkinkan akan berdampak pada resesi global tersebut.

Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyelesaikan ancaman itu.  Strategi itu dipersiapkan untuk mencegah PHK meski kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan jauh dari resesi.

”Meskipun kita masih optimis, tapi tetap saja pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi kondisi global,” kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).

Baca: Ekonomi Tumbuh 5,28 Persen, Jateng Optimistis Hadapi Resesi Global 2023

Ida menjelaskan strategi pertama adalah melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu dilakukan melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimulai dengan reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi.

”Tujuan utamanya mengubah bentuk dan fungsi Balai Latihan Vokasi agar mampu merespons ketenagakerjaan guna mencapai pembangunan ketenagakerjaan,” jelasnya.

kedua adalah optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. Terdapat layanan pusat pasar kerja yang terdiri dari para pemangku kepentingan salah satunya Job Fair yang akan terus digencarkan pada tahun depan.

”Minggu lalu kami menyelenggarakan Job Fair dibarengkan dengan Festival Vokasi. Kami ingin menunjukkan bahwa kami memiliki kesiapan untuk melakukan transformasi BLK dan kami meyakinkan kepada seluruh stakeholder bahwa pemerintah siap menyambut segala dinamika ketenagakerjaan,” tuturnya.

Baca: Buruh Desak Pemerintah Naikkan Upah 30 Persen

Ketiga adalah perluasan kesempatan kerja dengan mendorong peningkatan kemudahan iklim berusaha. Semakin banyak dana investasi masuk baik melalui dalam negeri maupun asing, semakin meningkat pula penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.

”Data semester I-2022 ini 639.547 lowongan pekerjaan,” bebernya.

Keempat, kebijakan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif dengan membuat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021.

Kelima adalah melakukan hubungan industrial yang harmonis. Hal ini dapat diraih dengan memperkuat peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial, mendorong terbentuknya peraturan perusahaan dan PKB, penyelesaian kasus hubungan kerja, serta memperkuat keberadaan LKS Bipartit.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: CNNIndonesia.com

Ruangan komen telah ditutup.