Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

PDGI Kudus: RUU Kesehatan Omnibus Law Berpotensi Timbulkan Malapraktik

PDGI Kudus RUU Kesehatan Omnibus Law Berpotensi Timbulkan Malapraktik

Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kudus drg.Rustanto Heru Jati (Murianews/Vega Ma`arijil Ula)

Murianews, Kudus – Organisasi profesi medis di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menolak Rancangan Undang-undang (RUU) kesehatan Omnibus Law. Hal ini lantaran RUU tersebut berpotensi menimbulkan malapraktik.

Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kudus, drg Rustanto Heru Jati mengatakan, dalam Draf RUU Kesehatan tersebut, terutama pada pasal 235, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) atau pun Perpanjangan SIP diperlukan (1) Surat Tanda Registrasi, (2) Tempat Praktik, (3) Bukti Pemenuhan Kompetensi, (4) Pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi.

Menurutnya, dalam pasal tersebut tidak dituangkan adanya rekomendasi organisasi profesi medis untuk membuka praktik. Sehingga, hal ini justru akan berpotensi memunculkan adanya praktik ilegal atau malapraktik.

Baca: IDI Kudus Sayangkan Pemerintah Tak Libatkan Organisasi Profesi dalam RUU Kesehatan Omnibus Law

”Kalau soal perizinan tanpa melibatkan kami (Organisasi profesi medis), kekhawatiran kami ada dokter ilegal justru buka praktik sehingga merugikan masyarakat,” katanya saat konferensi pers di Kantor IDI Kudus, Kamis (3/11/2022) lalu.

Kekhawatiran lainnya dari drg Rustanto yakni soal pengetahuan sarana dan prasarana pendukung bagi dokter gigi. Dirinya menilai, jika dokter gigi tidak dilibatkan di dalam RUU Kesehatan Omnibus Law akan berdampak buruk.

”Kalau perihal penyediaan alat kesehatan tidak diserahkan ke ahlinya, maka tidak akan tahu alat kesehatan tersebut layak atau tidak,” imbuhnya.

Senada, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kudus, dokter Ahmad Syaifuddin mengatakan di organisasi profesi medis sudah ada aturan yang mengatur seorang anggota yang layak atau tidak membuka praktik kesehatan secara mandiri.

Baca: Organisasi Profesi Medis di Kudus Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

”Kalau tidak ada standar, hal ini yang kami khawatirkan karena dapat terjadi penipuan. Seolah-olah punya ijazah dan punya STR (Surat Tanda Registrasi, red) ternyata tidak punya,” katanya, Jumat (4/11/2022).

Oleh sebab itu dirinya bersama organisasi profesi medis di Kudus menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Sebab, berpotensi menghilangkan undang-undang profesi medis yang sudah ada.

”Kami tolak karena akan mengganggu pelayanan. Menurut kami RUU Kesehatan Omnibus Law belum urgen,” imbuhnya.

 

Reporter: Vega Ma’arijil Ula
Editor: Cholis Anwar

Ruangan komen telah ditutup.