Murianews, Kudus – Pemerintah resmi meluncurkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Lantas bagaimana jika ada perbedaan data di KTP dengan di NPWP?
Untuk diketahui penggunaan NIK menjadi NPWP berlaku mulai 14 Juli 2022. Nantinya penggunaan NIK sebagai NPWP akan ditransmisikan sampai dengan 31 Desember 2023. Kemudian, berlaku mulai 1 Januari 2024.
Namun ada beberapa kasus jika data pada KTP dan di NPWP berbeda.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Andi Setijo Nugroho mengatakan, perbedaan data diri di KTP dan di NPWP dimungkinkan ada. Salah satu contohnya perbedaan alamat rumah.
”Perbedaan alamat rumah pasti ada dan memang sudah banyak terjadi. Selain itu ada juga yang NPWP istri dibedakan dengan NPWP suami karena mungkin istrinya punya penghasilan sendiri, dan hal lainnya,” katanya, Rabu (26/10/2022).
Baca: NIK Sudah Resmi Jadi Pengganti NPWP
Meski begitu, pihaknya menyampaikan ke wajib pajak untuk tidak khawatir. Sebab, perbedaan data tersebut dapat diselesaikan.
”Kalau ada beda data diri di NIK dengan di NPWP dapat diurus di kantor pajak. Di KPP Pratama Kudus, kami telah menyiapkan pelayanan terpadu dan juga ada help desk yang akan membantu,” sambungnya.
Andi menambahkan, saat ini pihaknya juga terus melakukan sosialisasi terkait NIK yang berlaku sebagai NPWP. Sosialisasi tersebut dilakukan bertahap di sembilan kecamatan di Kudus.
Baca: NIK jadi NPWP, Ini Batas Penghasilan yang Tak Dikenai Pajak
Pihaknya juga meminta masyarakat Kudus tidak terlalu cemas. Sebab, tidak semua masyarakat yang telah memiliki KTP langsung harus membayar pajak.
Tetapi ada aturan, seperti berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta sebulan.
”Tidak serta merta harus bayar pajak. Seperti pelajar dan mahasiswa yang belum ada pendapatan Rp 4,5 juta sebulan juga tidak langsung bayar pajak,” imbuhnya.
Reporter: Vega Ma’arijil Ula
Editor: Ali Muntoha
Ruangan komen telah ditutup.