Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Akun Medsos ASN Jepara Mulai Dipelototi Bawaslu

Akun Medsos ASN Jepara Mulai Dipelototi Bawaslu

Foto: Ilustrasi media sosial (Simon dari Pixabay)

MURIANEWS, Jepara – Akun media sosial (medsos) milik Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dipelototi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara. Pemantauan itu dilakukan untuk memastikan netralitas mereka ketika Pemilu nanti.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Sujiantoko, mengaku sudah memiliki sebagian daftar akun medsos milik ASN. Pihaknya bahkan telah berkoordinasi dengan Pemkab Jepara.

”Kami mulai pantau aktivitas para ASN di medsosnya,” kata Sujiantoko, Kamis (13/10/2022).

Dalam waktu dekat, Bawaslu Jepara membentuk kelompok kerja (pokja). Pokja itu bertugas memantau akun-akun medsos tersebut.

Baca: Lakukan Mitigasi Bencana, BPBD Jepara Gandeng Sejumlah Pihak

Pokja pemantauan akun milik ASN mulai dijalankan setelah Komisi Pemiliham Umum (KPU) menetapkan calon peserta Pemilu. Meski begitu, mulai bulan depan Pokja tersebut sudah mulai dibentuk.

”Ini (Pojka, red) segera kami bentuk, harapannya nanti November sudah bisa mulai jalan. Setelah nantu KPU menetapkan calon, baru mulai fokus pengawasan akun ASN,” jelas Sujiantoko.

Sudjiantoko menjelaskan, netralitas ASN dalam Pemilu diatur di Pasal 2 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 37 Tahun 2004. Dalam aturan tersebut ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik dengan konsekuensi diberhentikan sebagai ASN.

Selain itu pada PP Nomor 94 Tahun 2021, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, DPD atau DPRD.

”Setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Sujiantoko.

Selain itu, ASN dilarang membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

”Termasuk ASN dilarang menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan atau dukungan keberpihakan. Termasuk di Sosmed juga,” tegas dia.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.