Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Semarang Mulai Terapkan Denda Rp 1 Juta untuk Pemberi Uang ke Pengemis

Seorang pengemis tampak meminta di salah satu lampu merah di Kudus. (Murianews/Satpol PP Kudus)

MURIANEWS, Semarang – Pemberian sanksi berupa denda Rp 1 juta atau kurungan tiga bulan bagi pemberi uang kepada Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) mulai diterapkan Pemkot Semarang per hari ini, Senin (3/10/2022).

Penerapan sanksi tersebut setelah Pemkot Semarang melalui Satpol PP sudah memberikan sosialisasi kepada warga beberapa bulan terakhir.

Kasatpol PP, Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan rencana penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang PGOT dan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum sudah dia sampaikan beberapa waktu lalu.

Baca: Denda Tilang E-TLE di Jepara Capai Rp 711 Juta

”Kita perdana, sudah masif sosialisasikan. Masyarakat Kota Semarang tahu tanggal 3 (Oktober) ada penegakan Perda,” kata Fajar seperti dikutip detikJateng, Senin (3/10/2022).

Fajar menjelaskan, dalam perda tersebut masyarakat khususnya pengguna jalan dilarang memberikan uang ataupun barang apapun saat berada di jalan ataupun traffic light. Jika melanggar, sang pemberi juga akan disanksi kurungan 3 bulan atau denda Rp 1 juta.

”Perda jelas, tidak boleh berikan di jalan umum atau traffic light. Ada sanksi kurungan 3 bulan atau denda Rp 1 juta, ini tidak main-main. Ini memberi berupa uang atau apapun,” tegasnya.

Sementara terkait masyarakat yang sering memberi makan PGOT saat hari Jumat, pihaknya menyarankan untuk disalurkan ke tempat yang layak.

”Satpol PP itu juga memberi Jumat berkah, kita salurkan lewat masjid,” tegasnya.

Baca: Beri Uang Pengemis di Kudus Bakal Disidang di Tempat, Dendanya Mahal

Fajar menyebutkan selain mengatur pemberian sanksi kepada pemberi, Perda tersebut juga untuk menertibkan jalanan dari PGOT. Mereka yang terjaring razia akan disidang di PN.

”Kami buat jadwal dengan Dinsos, sebulan dua kali (operasi). Terus sidang tipiring nanti kirim ke PN,” ujarnya.

Dengan langkah tersebut, ia mengklaim jumlah PGOT di Semarang sudah berkurang dari waktu ke waktu.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: detikJateng

Ruangan komen telah ditutup.