Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Alasan Kemendagri Perbolahkan PJ Kepala Daerah Mutasi dan Pecat PNS

Alasan Kemendagri Kemendagri Perbolahkan PJ Kepala Daerah Pecat PNS
Ilustrasi: ASN di lingkup Pemkab Kudus mengikuti apel pagi di halaman Pendapa Kabupaten Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Jakarta – Kementerian Dalam Negegri (Kemendagri) belum lama ini telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ terkait penjabat Kepala daerah yang diperbolehkan untuk memutasi dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan, terbitnya SE tersebut untuk merespons banyaknya Pj kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota yang telah dilantik. Dalam hal ini, mereka memiliki kewenangan terbatas, termasuk dalam menyetujui pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apabila ada ASN yang melanggar, maka Pj Kepala daerah harus memberikan laporan terlebih dahulu ke Kemendagri, sehingga sanksi atas pelanggaran ASN itu bisa diproses oleh Kemendagri.

Baca: Kemendagri Buat Aturan Pengisian Pj Kepala Daerah yang Demokratis

Namun, upaya tersebut diakuinya tidak afektif, sebab ada banyak berkas yang menumpuk di Kemendagri terkait sanksi ASN di daerah.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan penyederhanaan tahapan yang memerlukan persetujuan Mendagri. Caranya dengan lebih dulu mendata tahapan yang sekiranya dapat dipangkas. Hal ini untuk mempercepat proses pelayanan dan mengefisiensikan penyelenggaraan pemerintahan.

”SE tersebut hanya memberikan persetujuan kepada Plt, Pj, maupun Pjs kepala daerah secara terbatas,” ungkapnya, dikutip dari detik.com, Sabtu (24/9/2022).

Menurutnya, hal ini meliputi dua poin yang dijelaskan pada bagian nomor 4 huruf (a) dan (b) yang diatur dalam SE tersebut. Pertama, persetujuan untuk melakukan pemberhentian, pemberhentian sementara, dan penjatuhan sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca: Kemenkeu dan Kemendagri Integrasikan NIK dengan NPWP

Lebih lanjut, dia menjelaskan alasan proses tersebut menjadi bagian yang disederhanakan. Menurutnya, penjatuhan sanksi terhadap ASN yang melanggar disiplin atau tersandung masalah hukum merupakan langkah yang harus diambil.

Apabila pegawai yang bersangkutan keberatan terhadap persetujuan sanksi yang ditandatangani, maka tetap dapat mengajukan banding ke pihak kepegawaian sesuai peraturan.

”Lalu orang mengatakan kan harus izin? Itu kan surat izin, itulah surat izinnya, maka kami mendelegasikan kewenangan itu, maka surat yang kami kirim itu adalah pemberian izin,” terangnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Detik.com

Ruangan komen telah ditutup.