Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

PJ Kepala Daerah Bisa Berhentikan PNS, DPR: Potensi Disalahgunakan

PJ Kepala Daerah Bisa Berhentikan PNS, DPR: Potensi Disalahgunakan
Mendagri Tito Karnavian (Puspen Kemendagri)

MURIANEWS, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ yang isinya memperbolehkan penjabat kepala daerah untuk memutasi dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerjanya. SE tersebut diterbitkan pada 14 September lalu dan ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian.

Namun, adanya SE tersebut justru memancing reaksi para anggota legislatif. Bahkan mereka menilai munculnya SE tersebut justru bisa berpotensi disalahgunakan oleh penjabat kepala daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, SE tersebut rawan interpretasi tidak hanya di lingkup penjabat daerah, tetapi juga publik.

”Jadi saya mengusulkan surat edaran tersebut kalau bisa dicabut. Karena nanti rawan interpretasi. Bukan hanya rawan interpretasi oleh para Pj gubernur bupati/walikota, juga rawan interpretasi di publik,” katanya, dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/9/2022).

Dia mengatakan, SE ini berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para penjabat kepala daerah.

”Dengan sandaran surat edaran ini sangat potensial atau rawan nanti disalahgunakan, rawan namanya abuse of power, itu rawan sekali,” jelas politikus NasDem ini.

SE ini juga dinilai bertentangan dengan undang-undang. Mendagri perlu melakukan revisi atau mencabut SE tersebut.

”Surat edaran yang baru, dievaluasi atau direvisi terkait dengan soal surat edaran itu supaya dasar hukumnya ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada semua,” terang Saan.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Merdeka.com

Ruangan komen telah ditutup.