Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Warga Minta Aktivitas Tambang Ilegal di Sukolilo Pati Dihentikan

Warga Minta Aktivitas Tambang Ilegal di Sukolilo Pati Dihentikan
Perkumpulan Wali-SHL Pati mendatangi kantor Dinas ESDM Jawa Tengah Wilayah Kendeng Muria. (Murianews/Istimewa)

MURIANEWS, Pati – Aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dinilai mengganggu. Warga pun meminta pihak terkait agar menindak aktivitas itu.

Beberapa warga yang tergabung di Perkumpulan Warga Peduli Sosial, Hukum, dan Lingkungan Hidup (Wali-SHL) Pati mendatangi kantor Dinas ESDM Jawa Tengah Wilayah Kendeng Muria.

Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi, Selasa (20/9/2022). Dalam audiensi itu Mereka meminta aktivitas tambang di sepanjang Sukolilo-Prawoto dihentikan.

”Kami menolak adanya pertambangan Sukolilo Prawoto. Kalau sudah ada izin tertulis diharapkan adanya CSR untuk warga setempat. Kalau ndak berizin diharapkan ditutup,” kata salah satu warga Sutrisno.

Menurutnya, aktivitas tambang di wilayah tersebut sangat meresahkan masyarakat. Bila musim panas seperti ini, banyak debu yang ditimbulkan. Sementara bila musim penghujan, jalanan menjadi becek, berlumpur serta potensi banjir semakin tinggi.

”Bangun fisik menganggu, debu, damp truk sering kebut-kenutan sehingga berpotensi kecelakaan, jalan rusak. Rata-rata pertambangan mereka dekat dengan rumah sehingga mengganggu kenyamanan warga,” tutur dia.

Baca: Dinilai Jadi Biang Kerok Jalan Rusak, Aktivitas Tambang di Pati Diminta Stop

Berdasarkan informasi yang didapatkan pihaknya, dari empat hingga lima tambang yang beroperasi di sana hanya satu yang berizin. Maka dari itu pihaknya berharap pemerintah tegas menindak tambang ilegal ini.

Sementara itu, Kepala ESDM Kendeng Muria Pati Irwan Edhie Kuncoro mengaku pihaknya mengaku beberapa kali melakukan penertiban di kawasan itu.

”Sudah berizin tapi baru tahap eksprorasi. Jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ungkapnya.

”Kami sudah pernah menertibkan kegiatan penambangan tersebut sampai tiga kali mereka berhenti tapi kalau kita pergi beroperasi lagi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, kewenangan ESDM hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan penindakan menjadi ranah pihak aparat penegak hukum (APH).

”Karena (tambang ilegal) itu sama dengan mencuri kekayaan negara. Jadi tampa adanya laporan bisa ditindak,” pungkas dia.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.