Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

ASN Tak Netral, Bawaslu Langsung Sodorkan Rekomandasi Sanksi

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan. (Murianews/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memastikan akan lebih tegas dalam menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak netral dan terlibat politik praktis selama masa Pemilihan Umum (Pemilu).

Ketika tertangkap dan ditemukan bukti, ASN akan langsung dibuatkan kajian dan dibuatkan surat rekomendasi sanksi yang dikirimkan ke Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).

”Ini berbeda dengan tahun lalu yang masih ada proses klarifikasi, tahun ini tidak. Bawaslu langsung mengkaji dan memberikan surat rekomendasi pada KASN,” kata Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan, Selasa (20/9/2022).

Walau begitu, Minan mengatakan mereka bisa memberikan penjelasan di hadapan pimpinan mereka dan KASN. Peraturan ini sudah berlaku sejak tahun 2020.

”Jadi ketika langsung ada bukti dan kajian kami selesai ya sudah kami serahkan ke KASN dan pimpinan mereka,” sambungnya.

Baca: Pemkab Kudus Siapkan Sanksi untuk ASN yang Berpolitik

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sendiri, Bawaslu memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada satu ASN yang kedapatan tidak netral. Dia, ikut saat salah satu pasangan calon mendaftarkan diri di KPU Kudus.

”Tahun 2024 mendatang semoga tidak ada yang mengalami seperti ini,” pungkasnya.

Di sisi lain, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan sudah ada sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang mulai berpolitik secara diam-diam.

Hartopo mengatakan, banyak dari mereka mencuri momen dan sembunyi-sembunyi dalam melakukan gerakan politiknya.

Baca: Bupati Kudus Curiga Ada Anak Buahnya Curi Kesempatan untuk Berpolitik

Dia menyebut kerap sekali menegur para ASN yang berpolitik sembunyi-sembunyi. Namun kadang mereka tetap membandel dan masih melakukan sejumlah aktifitas politiknya.

”Kalau bagi saya ya jalan saja, kami sudah sering mengingatkan sudah cukup menegurnya, Cuma ya itu curi-curi,” sambung dia.

Oleh karena itu, Bawaslu Kudus diharapkan bisa terus bersinergi bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam menangani ASN yang tidak netral. Jika Bawaslu menemukan pelanggaran, Hartopo meminta untuk langsung melaporkan kepada BKPP.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Ruangan komen telah ditutup.