Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

KPU: Bekas Koruptor Tak Boleh Nyaleg

KPU: Bekas Koruptor Tak Boleh Nyaleg
Gedung KPU RI (kompas.com)

MURIANEWS, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy`ari mengungkapkan bahwa bekas narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Menurutnya, larangan ini mempunyai tiga aspek yang patut menjadi catatan.

Hasyim menjelaskan, dari aspek filosofis, masyarakat Indonesia menginginkan pemimpin yang dapat menjadi teladan baik. Karena itu, apabila kebas koruptor nyaleg, maka akan menjadi teladan yang tidak baik.

”Secara filosofis jelas, kita ingin pemimpin yang dapat diteladani, karena kepemimpinan yang sesungguhnya adalah keteladanan. Kalau ada pemimpin ngomong ini itu, ini itu, tapi kelakuannya seperti yang diomongkan orang, sudah tidak percaya,” jelas Hasyim, dikutip dari detik.com, Selasa (20/9/2022).

Dia juga menjelaskan, secara yuridis saat ini TAP MPR mengenai penyelenggara pemilu yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlaku.

Baca: KPU Jateng Pastikan Tak Ada Mantan Koruptor Nyaleg 

”Yang kedua, aspek yuridis. Saya kira kita tau semua TAP MPR tentang penyelenggara yang bersih dan bebas KKN masih berlaku. Itu sebuah antitesa dari situasi masa lalu yang dianggap korup,” terangnya.

Lebih lanjut, dalam UU Pemilu, untuk menjadi calon presiden (capres) dan calon legislatif ialah tidak pernah terjerat pidana. Menurutnya, tujuan pemilu adalah untuk membentuk pemerintahan.

”Maka kita bisa memaknai mestinya calon anggota DPR juga bersih supaya kemudian pemerintah di atasnya juga bersih. Ini yang saya maksud dengan penafsiran yuridis, penafsiran sistematis, yang tidak hanya bertumpu pada pemilu tapi membaca berbagai macam aturan yang berkaitan dengan mengisi jabatan bernegara,” terangnya.

Kemudian dalam aspek sosiologis, jika mantan koruptor menjadi caleg, akan menimbulkan keresahan pada sejumlah pihak.

Baca: KPU Bantah 105 Juta Datanya Bocor

”Arti sosiologis, pada waktu Pilkada 2018, pencalonannya itu dari tanggal 8-10 Januari 2018, kemudian setelah penetapan calon, tidak lama dari situ, ada sejumlah calon kepala daerah ditetapkan jadi tersangka dan kemudian ditahan. Inikan kemudian menimbulkan keresahan beberapa pihak,” terangnya.

Karena berbagai pertimbangan itu, pihaknya sebagai ketua KPU memang tidak memperbolehkan bekas koruptor untuk menjadi caleg.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Detik.com

Ruangan komen telah ditutup.