Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Kemnaker Tunggu Data BPS untuk Tentukan Skema Pengupahan Pekerja 2023

Kemnaker Tunggu Data BPS untuk Tentukan Skema Pengupahan Pekerja 2023
Pekerja nampak mengemas hasil produksi rokok (Murianews/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini tengah menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan skema pengupahan pekerja pada 2023 mendatang.

Sebab, ada beberapa variabel untuk menentukan upah minimum pekerja (UMP) pada 2023 mendatang, agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat. Terlebih, saat ini berbagai kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, saat ini pihaknya sudha bersurat ke BPS untuk meminta data tersebut.

”Saat ini kami dalam tahap menunggu datangnya beberapa data dari BPS yang diolah dan disiapkan sesuai dengan permintaan resmi Kemnaker,” ujar Indah, dikutip dari Sindonews.com, Selasa (20/9/2022).

Baca: Kemnaker Cairkan BSU Bertahap Mulai Hari Ini

Indah menjelaskan sesuai PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, formula kenaikan upah bakal menghitung dari beberapa variabel, seperti paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Sedangkan data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan media upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, yaitu BPS.

”Data dari BPS akan kami gunakan untuk mengolah penghitungan upah minimum 2023 secara nasional dan estimasi upah minimum setiap provinsi dan kab/kota,” kata Indah.

Baca: BBM Naik, Pekerja di Grobogan Tuntut Kenaikan Upah

Dia menambahkan, dalam PP No. 36 Tahun 2021 yang menjadi dasar rumusan penentuan upah juga dijelaskan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyelesaian upah minimum merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi di tingkat provinsi.

”Jenis data dari BPS dan formula penetapan upah minimum itu adalah sesuai dengan ketentuan dalam PP tentang Pengupahan,” tutupnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Sindonews.com

Ruangan komen telah ditutup.