Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Editorial

Mengacak-acak Keamanan Digital Negara

Cholis Anwar
[email protected]

Pemerintah Indonesia disibukkan dengan ulah hacker Bjorka yang meretas sejumlah data-data pejabat dan sejumlah instansi penting di negeri ini. Bahkan surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi pun turut diretas olehnya.

Tidak hanya itu, miliaran data pribadi registrasi SIM card yang diduga milik Kominfo dan data para pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diretas. Data pribadi pejabat dipublikasikan dengan seenaknya oleh Bjorka.

Situasi ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi hanya sekedar pengalihan isu ini dan itu. Jokowi sendiri telah turun tangan dengan membentuk tim khusus untuk mengatasi si hacker Bjorka ini.

Namun, yang patut menjadi perhatikan bukan pada Bjorka yang telah mengobrak-abrik sistem keamanan digital negara. Bjorka justru menjadi petunjuk bahwa ternyata kita bisa melihat betapa masih lemahnya sistem keamanan digital negara ini.

Upaya digitalisasi berbagai sektor dan lini instansi yang digaungkan oleh pemerintah, masih mampu diacak-acak oleh hacker. Terlebih, pemerintah juga seolah `kebakaran jenggot` setelah mengetahui banyak data yang diretas oleh hacker Bjorka ini.

Menurut data perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Tercatat, ada 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data selama kuartal III-2022 alias yang tercatat hingga 13 September 2022.

Sementara diurutan pertama ditempati Rusia yang tercatat ada 14,78 juta akun yang mengalami kebocoran data pada kuartal III- 2022. Kemudian disusul Prancis dengan kasus kebocoran data sebanyak 12,94 juta akun.

Karena itu, berbagai pihak kemudian mulai mengomentari agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi (RUU PDP) yang bertahun-tahun masih parkir di meja legislatif. Tidak sedikit pula agar RUU tersebut segara untuk disahkan.

Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto juga memberikan mengomentari RUU PDP ini. dengan adanya Bjorka yang mengacak-acak data Indonesia, justru bisa menguntungkan agar RUU PDP ini segera disahkan.

Tidak lepas dari itu, keamanan data digital ini sangat penting negara. jangan sampai data penduduk Indonesia dijual di forum hacker yang kemudian dapat merugikan semua pihak. Data-data yang sudah masuk dalam sistem digital, keamanannya harus diperkuat.*

Ruangan komen telah ditutup.