Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Pembangunan Tiga Gedung Baru di KIHT Kudus Mulai Dilelang

Pegawai melinting rokok di KIHT, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. (MURIANEWS/Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Kudus – Proses pembangunan tiga gedung tambahan di Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kini mulai dilelang.

Masing-masing gedung, memiliki pagu anggaran yang berbeda karena memiliki luasan yang berbeda.

Adapun rinciannya adalah gedung berukuran 400 meter persegi dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,86 miliar, kemudian ukuran 300 meter persegi dengan anggaran sebesar Rp 1,39 miliar dan ukuran 200 meter persegi dengan anggaran Rp 1,16 miliar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati berharap proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Pemkab Kudus bisa berjalan dengan lancar.

Baca: Ganjar Beri Bantuan Mesin Cetak Bungkus Rokok untuk KIHT Kudus

Sehingga pada anggal 27 September 2022 mendatang sudah ditentukan pemenang lelangnya. Untuk kemudian proyek bisa segera dikerjakan.

”Sesuai perencanaan, pembangunan tiga gedung dengan ukuran berbeda-beda itu membutuhkan waktu sekitar 90-an hari,”kata Rini, Sabtu (17/9/2022).

Dia menambahkan, adanya penambahan tiga gedung produksi ini diharapkan bisa menampung lebih banyak pelaku industri rokok di Kabupaten Kudus. KIHT sendiri, kini sudah memeliki sebelas unit gedung di komplek tersebut.

”Tiga gudang baru nanti satu di antaranya untuk menempatkan mesin rokok yang akan kami beli, sementara dua lainnya bisa untuk disewa pelaku usaha rokok,” tandasnya.

Baca: SIHT Kudus Diusulkan di Tanah Pemkab, Bupati Khawatir Serapan Anggaran

Pemkab Kudus sendiri, kini juga akan membangun Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Kudus. Proses pembelian tanah pun tengah dilakukan.

Di mana bila mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), tanah yang akan dibeli adalah seluas satu hektare.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Ruangan komen telah ditutup.