Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

HKTI: Petani Jepara Makin Sulit Dapat Pupuk Subsidi

HKTI: Petani Jepara Makin Sulit Dapat Pupuk Subsidi
Sejumlah petani di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara tengah beraktivitas di sawah. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyebut petani di Kabupaten Jepara mulai kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Kondisi itu membuat petani resah dan bingung.

Lebih lagi, saat ini mulai mendekati masa tanam I. Di waktu itu, para petani mulai mengolah lahan dan mencari pupuk.

Itu diungkapkan Ketua Bidang Produksi dan Pemasaran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Abdul Wachid.

Ia mengatakan saat ini anggaran subsidi pupuk untuk petani sangat kecil. Bahkan angkanya dikurangi.

”Tapi pupuk (subsidi, red) di toko pupuk langka. Seperti Urea, Phonska. Apalagi Za sudah tidak di subsidi lagi,” kata anggota DPR RI asal Kabupaten Jepara ini, Kamis (15/9/2022).

Baca: Petani Tahunan Jepara Dilatih Mandiri Pupuk

Wachid menjelaskan, pemerintah mensubsidi Urea hanya 75 persen dan Phonska 35 persen dari kebutuhan nasional. Otomatis, pupuk subsidi akan sulit dan kurang dari kebutuhan.

Di sisi lain, lanjut Wachid, petani yang butuh pupuk bersubsidi harus memegang kartu tani. Menurutnya, sistem ini akan lebih menyulitkan para petani.

Dari informasi yang diterima Wachid, pada 20 Juli 2022 lalu, Pemkab Jepara mengajukan penambahan pupuk subsidi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Pemkab Jepara mengusulkan penambahan pupuk Urea sebanyak 1,070 ton dan NPK sebanyak 6,561 ton.

”Informasi yang saya terima, pengajuan alokasi tambahan pupuk subsidi itu sampai sekarang belum di ACC,” ungkap Wachid.

Wachid mendesak supaya pemerintah segera mengambil tindakan. Ibaratnya, kata Wachid, petani sekarang sudah jatuh ketiban tangga. Karena, harga BBM mahal untuk mengolah lahan ditambah lagi pupuk langka.

”Mana mungkin akan swasembada pangan. Hasil panen dijual murah. Karena daya beli masyarakat rendah,” tandas Wachid.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.