Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Metro DIY

Ombudsman DIY Telusuri Dugaan Pungutan di SMKN 2 Yogyakarta

Papan nama ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta. (Ombudsman.go.id)

MURIANEWS, Sleman – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menelusuri dugaan pungutan liar (Pungli) di SMKN 2 Yogyakarta. Hal itu dilakukan setelah mereka menerima laporan pungutan oleh pihak sekolah sebesar Rp 5 juta per siswa.

Asisten Pemeriksaan Laporan ORI DIY Muhammad Rifki membenarkan bahwa laporan tersebut telah masuk ke pihaknya. Hal itu terkait dengan dugaan permintaan dana di SMKN 2 Yogyakarta.

”Ada masyarakat yang datang ke ORI DIY, menyampaikan adanya dugaan permintaan dana di SMKN 2 Yogya,” katanya seperti dikutip Suara.com, Rabu (14/9/2022).

Rifki mengatakan, besaran pungutan itu mencapai Rp 5 juta per siswa. Pungutan ini disebut merupakan kebijakan dari sekolah maupun dari komite sekolah.

”Besarannya sekitar Rp 5 jutaan, ini memang menjadi kebijakan dari sekolah maupun dari komite sekolah. Ini masyarakat yang menyampaikan ke kami merasa keberatan dengan adanya kebijakan sehingga menginginkan adanya penelusuran dari Ombudsman,” urainya.

Dijelaskan Rifki, secara regulasi di Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah dituliskan bahwa komite tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Pungutan itu bisa terlihat dari ciri ada nominal, batas waktu dan bersifat wajib.

”Itu tidak diperbolehkan untuk regulasi yang ada. Jadi nanti dalam penelusuran kalau ditemukan unsur-unsur itu tentu saja itu sesuatu yang memang tidak di perkenankan di situ. Jadi pungutan itu tidak boleh untuk dimintakan kepada orang siswa,” ungkapnya.

Sebaliknya, kata Rifki, jika memang sumbangan yang bersifat suka masih diperbolehkan. Dengan catatan tidak ada nominal serta tidak dibatasi waktu.

”Nah itu boleh dilakukan oleh komite maupun sekolah dan itu tidak melanggar regulasi yang ada,” imbuhnya.

Anggota AMPPY Robani Iskandar menuturkan dugaan permintaan pungutan itu terjadi setelah ada laporan dari wali murid usai rapat komite. Pungutan itu diketahui senilai Rp 5 juta untun pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

Rinciannya untuk dana pendidikan sebesar Rp 150 ribu dikali 12 bulan sehingga menjadi Rp 1,8 juta. Lalu ada uang sumbangan pribadi Rp 450 ribu serta uang pembangunan sebesar Rp 2,75 juta.

”Memang belum resmi keputusan itu, belum ada surat edaran tapi diputuskan akan terjadi pungutan sebesar awalnya Rp 5.250.000. Kemudian terjadi kesepakatan menjadi Rp 5 juta,” kata Robani.

Pihaknya berharap sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dapat memahami regulasi terkait pungutan dan sumbangan tersebut. Sehingga kebijakan yang diambil tidak meleset dari aturan yang telah ditentukan.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Suara.com

Ruangan komen telah ditutup.