Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

590 Sopir di Grobogan Bakal Terima Bansos Rp 300 Ribu

590 Sopir di Grobogan Bakal Terima Bansos Rp 300 Ribu
Sopir bersama angkotnya keluar dari Stadion Krida Bhakti Purwodadi menerima bantuan sembako, baru-baru ini. (Murianews/Saiful Anwar)

MURIANEWS, Grobogan – Sebanyak 590 sopir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah bakal menerima bansos berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu.

Bansos itu diberikan menyusul naiknya harga BBM yang dianggap memiliki dampak signifikan pada penghasilan para sopir.

Itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Grobogan Anang Armunanto.

Ia mengatakan, sebenarnya jumlah sopir yang terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) ada 1.028 orang.

Baca: Satlantas Polres Grobogan Ajak Komunitas Motor dan Mobil Ikut Donor Darah

Namun, ternyata tidak seluruhnya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

”Bansos diberikan kepada pekerja sektor transportasi berdasarkan data Dukcapil, yang mereka bekerja sebagai sopir. Dari situ, dilihat lagi yang terdaftar DTKS, ternyata hanya 590 orang,” ujar Anang, Rabu (14/9/2022).

Ratusan sopir itu nantinya menerima bantuan masing-masing Rp 300 ribu. Jumlah itu, untuk jatah penyaluran dua bulan, yakni September dan Oktober 2022. Penyaluran nantinya dilakukan di Kantor Pos.

Anang menambahkan, bansos berupa uang tunai memang hanya diberkan kepada sopir. Sedangkan, untuk pekerja lainnya yang sekiranya juga terdampak akan dibuatkan program padat karya.

”Nantinya akan disalurkan melalui DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan Dinas Pertanian. Nanti akan dibuatkan kegiatan dengan pekerja yang sifatnya bukan terampil, misalnya normalisasi saluran atau pembersihan jalan,” tambahnya.

Diperkirakan, ada sekitar tujuh ribu warga Grobogan yang terakomodasi dalam dua program tersebut. Dengan program tersebut diharapkan dapat menekan inflasi menyusul naiknya BBM.

Anang menyebut, anggaran untuk program tersebut yakni sebesar Rp 5,5 miliar. Anggaran diambilkan dari dana transfer umum pemerintah pusat dan sejumlah alokasi anggaran lain.

”Setelah dihitung, ketemunya itu sekitar Rp 5,5 miliar. Itu yang diwajibkan pemerintah pusat untuk digunakan intervensi Pemda menjaga inflasi, akibat kenaikan BBM,” paparnya.

 

Reporter: Saiful Anwar
Editor: Zulkifli Fahmi

Ruangan komen telah ditutup.