Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Catat! Pesantren Tidak Boleh untuk Kampanye

Catat! Pesantren Tidak Boleh untuk Kampanye
Ilustrasi kampanye (Freepik)

MURIANEWS, Jakarta – Pesantren tidak boleh digunakan untuk berkampanye oleh para calon yang akan maju dalam kontestasi pemilu 2024. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 280 huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan ini patut menjadi catatan bari para calon DPR, DPRD, DPD dan presiden-wakil presiden agar pada saat kampanye tidak menggunakan fasilitas pendidikan. Terlebih aturannya sudah terpampang jelas dalam regulasi tentang pemilu.

”Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan,” bunyi Pasal 280 huruf h UU Pemilu.

Baca: Megawati Keras, Kader Tak Siap Menangkan Pemilu Dipersilakan Mundur

Namun, ketentuan pasal ini bukan berarti para calon tidak diperbolehkan untuk mengunjungi lembaga pendidikan. Mereka diperbolehkan, tetapi tidak boleh membawa atribut kampanye atau melakukan kampanye.

”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab,” bunyi bagian penjelasan Pasal 280 huruf h UU Pemilu.

Apabila para calon melanggar ketentuan itu, saksi berat pun sudah menanti. Lantaran lembaga pendidikan bukan tempat untuk kampanye, tetapi tempat untuk menuntut ilmu.

Baca: KPU Perbolehkan Kampanye di Kampus

Dalam Pasal 521 UU Pemilu mengatur pelanggar kampanye di tempat pendidikan bisa dikenakan hukuman penjara paling lama dua tahun.

”Dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta,” mengutip bunyi Pasal 521 UU Pemilu.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar

Ruangan komen telah ditutup.