Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

KPU Jepara Sarankan Masyarakat Cek Keanggotaan Parpol

KPU Jepara Sarankan Masyarakat Cek Keanggotaan Parpol

KPU Jepara tengah menggelar rapat soal proses Pemilu 2024. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mengimbau masyarakat untuk mengecekan keanggotaan partai politik (parpol). Tujuannya, supaya tak ada kasus pencatutan nama sebagai anggota parpol.

Komisioner KPU Jepara, Muhammadun mengatakan, bukan tidak mungkin ada masyarakat yang sebenarnya bukan anggota parpol, tapi dicatut menjadi anggota parpol.

Ia menyebut sudah ada sejumlah orang yang mengalami kasus semacam itu. Salah satunya dialami staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jepara.

Temuan itu setelah dilakukan pengecekan padan situs Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Padahal, yang bersangkutan bukanlah anggota parpol apapun.

”Masyarakat dan semua pihak silahkan mengecek secara mandiri,” kata Muhammadun, Senin (15/8/2022).

Baca: Jalan Wisata Karimunjawa Rusak, DPUPR Jepara: Segera Diperbaiki

Muhammadun menjelaskan, pengecekan bisa dilakukan di alamat website infopemilu.kpu.go.id.  Caranya, pengguna hanya memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Setelah menekan tombol ‘Cari’. Kemudian, di sana akan muncul hasil apakah NIK yang dimasukkan menjadi anggota parpol atau tidak.

Jika ada masyarakat yang tercatut sebagai anggota parpol, padahal bukan anggota parpol, Muhammadun menyarankan agar mengadukannya kepada KPU.

Caranya dengan mengisi formulir aduan pada link helpdesk.kpu.go.id/tanggapan. Aduan itu, kata dia, akan diterima oleh KPU RI.

Selanjutnya, pada tanggal 16-29 Agustus 2022, pihak KPU Jepara melakukan verifikasi administrasi sesuai data dari KPU RI. Pada fase ini, KPU Jepara memverifikasi daftar nama anggota parpol yang tercantum dalam Sipol sesuai dengan KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol.

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa apakah anggota parpol benar-benar memenuhi syarat atau tidak. Seperti pekerjaan, usia dan status perkawinan, hinggga mengecek apakah ada keanggotaan ganda. Hasil verifikasi, nantinya dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan Parpol peserta Pemilu 2024.

Muhammadun menyampaikan, keterbukaan proses Pemilu adalah hal paling penting. Sehingga, melalui Sipol ini, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pesta demokrasi ini.

Selain itu, Muhammadun juga berharap semua pihak ikut terlibat dalam proses berjalannya Pemilu ini.

”Semua pihak harus terlibat dalam pengawasan proses Pemilu ini. Jangan sampai Pemilu ini bersifat elitis. Yakni hanya penyelenggara Pemilu dan parpol saja yang aktif. Masyarakat dan semua kalangan harus terlibat,” tutur Muhammadun.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.