Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

DPRD Jepara Desak Pemkab Bikin Regulasi Khusus Karimunjawa

DPRD Jepara Desak Pemkab Bikin Regulasi Khusus Karimunjawa
Aktivitas masyarakat di pelabuhan Pulau Karimunjawa. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno, kembali mendesak Pemkab Jepara untuk membuat regulasi khusus bagi Karimunjawa. Tujuannya, supaya Karimunjawa bisa terjaga dengan aturan-aturan khusus.

Pratikno menyampaikan, pola ekonomi dan kehidupan masyarakat di Kepulauan Karimunjawa tak bisa disamaratakan dengan masyarakat daratan Jepara. Alasannya, mereka memiliki kekhasan tersendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

”Karimunjawa harus dibuat perda (peraturan daerah, red) khusus. Harus secepatnya,” tegas Pratikno, Rabu (10//8/2022).

Baca: Karimunjawa Jepara Dibanjiri Wisatawan, Pemdesnya Melongo Nggak Dapat Cipratan PADes

Rencananya, pada 19 Agustus 2022 mendatang, Pratikno mengunjungi Karimunjawa. Di sana, Pratikno berencana memantau infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan wisata Karimunjawa.

Selama ini, ia menilai banyak ketidakjelasan pada pengelolaan Karimunjawa. Antara lain, persoalan pajak dan infrastruktur yang belum memadahi.

”Kita dituntut untuk memberi kebijakan infrastruktur yang bagus. Tapi di sisi lain, PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) itu tidak jelas. Pajak perhotelan belum maksimal,” ungkap Pratikno.

Sebenarnya, desakan pembuatan regulasi khusus untuk Karimunjawa ini sudah digembor-gemborkan Pratikno sejak lama.

Setidaknya pada awal tahun ini, Pratikno sudah bersuara supaya ada pembahasan terkait hal itu. Namun, ternyata suara Pratikno masih belum didengar sampai sekarang.

”Hasil monitoring saya nanti, hasilnya seperti apa, nanti kami akan ketemu dengan Pj Bupati Jepara. Untuk dibahas lebih lanjut,” jelas Ketua DPD Partai NasDem Jepara ini.

Pratikno menambahkan, pihaknya akan menemui Pj Bupati Jepara untuk membahas rencana usulan itu. Apakah yang akan mengusulkan dari pihak eksekutif atau justru menjadi inisiatif legislatif.

”Minimal ada Peraturan Bupati Jepara untuk Karimunjawa,” pungkas Pratikno.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.