Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Ini Curhatan Penjaga Sekolah di Jepara ke DPRD

Ini Curhatan Penjaga Sekolah di Jepara ke DPRD
Audiensi penjaga sekolah dengan DPRD Jepara. (Murianews/Setwan DPRD Jepara)

MURIANEWS, Jepara – Gelisah tenaga honorer bakal dihapus, penjaga sekolah di Jepara, Jawa Tengah curhat ke DPRD setempat. Mereka berharap ada formasi penjaga sekolah dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penjaga Sekolah Dasar Negeri (FKPSDN) ingin agar ada formasi pejaga sekolah dalam seleksi PPPK.

Meski begitu, mereka meminta agar seleksi dilakukan melalui jalur non-formal. Sebabnya, kebanyakan penjaga sekolah tak bisa mengoperasikan komputer.

“Salah satunya memasukkan dalam PPPK Kabupaten Jepara. Tapi melalui jalur nonformal. Karena kebanyakan penjaga sekolah kan tidak bisa menggunakan komputer,” ungkap salah satu perwakilan FKPSDN, Siswanto, Kamis (4/8/2022).

Baca: Vaksinasi Booster Kedua di Jepara Dimulai Pekan Depan

Tak hanya itu, ia juga menuntut agar dinas terkait memberikan honor dengan nilai mendekati UMK Jepara. Di mana, UMK Jepara 2022 yakni Rp 2.108.403,11.

Sementara, upah bagi penjaga sekolah yang dianggarkan Pemkab Jepara yakni maksimal Rp 1,5 juta. Angka itu dinilai masih belum cukup memberikan kesejahtaraan bagi penjaga sekolah.

Lebih lagi, upah itu menyesuaikan jumlah siswa yang ada. Akibatnya, terjadi ketimpangan ekonomi sosial di masing-masing sekolah.

Mendengar curhatan itu, Sekertaris Komisi C DPRD Jepara, Muhammad Adib menyatakan, siap memperjuangkan harapan para penjaga sekolah tersebut.

Pihaknya bersama Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara segera mengusulkan kepada pusat terkait masa depan para penjaga sekolah. Lebih lagi, saat ini mereka dihantui rencana penghapusan tenaga honorer 2023 nanti.

”Kami bukan hanya akan mendengarkan tapi akan ikut memperjuangkan sampai harapan tercapai,” ujarnya, Kamis (4/8/2022).

Baca: Tolak Dioutsourcingkan, Honorer di Jepara Geruduk Kantor Bupati

Selain itu, pihaknya mengusulkan ke Disdikpora dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara untuk diambilkan dari dana BOS guna menambahkan insentif kepada para penjaga sekolah.

Dengan begitu, ada kesejahteraan yang baik bagi para penjaga sekolah. Sebab, banyak di antara mereka sudah mengabdi belasan tahun.

”Kita akan sinkronisasikan dengan dinas-dinas terkait persoalan data tenaga honorer di lingkungan sekolah, termasuk penjaga sekolah,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disdikpora Jepara, Ali Hidayat menyampaikan, dana BOS bisa untuk membiayai tenaga pendidik non-Guru di sekolah. Seperti tenaga kebersihan, penjaga sekolah, tenaga perpustakaan, dan lainnya.

Namun, besarannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Jepara yang sudah mengatur hal tersebut. Terkait besar kecilnya jumlah honor yang didapatkan menyesuaikan jumlah siswa didik yang ada di sekolahan masing-masing.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...