Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Astaghrifullah, Dana ACT Tembus Rp 1,7 Triliun Tapi 50 Persen Disalahgunakan 

Astaghrifullah, Dana ACT Tembus Rp 1,7 Triliun Tapi 50 Persen Disalahgunakan 
Foto: Logo ACT (act.id)

MURIANEWS, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah memblokir 843 rekening yayasan Aksi cepat Tanggap (ACT). Dari rekening itu, total dana yang terhimpun sebanyak Rp 1,7 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, dari rekening itu ada sekitar Rp 1,7 triliun dana yang terhimpun. Namun, 50 persen diantaranya diduga mengalir ke entitas-entitas yang berafilisasi secara pribadi dengan ACT.

”Jadi PPATK melihat ada Rp 1,7 triliun uang yang mengalir ke ACT,” katanya, dikutip dari detik.com, Kamis (4/8/2022)

Baca: Bareskrim: Koperasi 212 Akui Terima Dana Rp 10 Miliar dari ACT

”Dan kita melihat lebih dari 50 persennya itu mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi kepada pihak-pihak pribadi gitu ya,” sambungnya.

Ivan menjelaskan, 50 persen itu masih belum final dari analisis oleh PPATK. Lantaran yang dilihat masih angka Rp 1 triliun. Apabila jumlahnya bertambah, dimungkinkan aliran dana yang masuk ke entitas pribadi itu juga lebih besar.

”Itu kan angkanya masih Rp 1 triliunan ya yang kita lihat ya. Sementara ini masih kita duga dipergunakan oleh, secara tidak prudent-lah, tidak akuntabel,” tutur dia.

Baca: Bareskrim Polri Sita 44 Mobil dan 12 Motor Milik ACT

PPATK kemudian menjelaskan siapa saja entitas yang menerima aliran dana tersebut. Mereka adalah anak usaha ACT yang kemudian uangnya mengalir ke pengurus yayasan filantropi itu.

”Kan ada kelompok-kelompok di masing-masing. Jadi ACT itu punya kegiatan-kegiatan usaha lain. Jadi kegiatan usaha lain itu yang kemudian menerima dana, dan dana itu ada kembali lagi ke pengurus, gitu,” terangnya.

Ivan mengungkapkan aliran dana yang seharusnya disalurkan ACT ke masyarakat itu kemudian disalahgunakan untuk membayar kesehatan hingga membeli rumah. Aliran dana itu, lanjutnya, tidak dipergunakan untuk kepentingan sosial.

Baca: Bareskrim Polri Blokir Rp 8 Miliar Sisa Dana ACT

”Jadi kita melihat ada kepentingan untuk buat pembayaran kesehatan, pembelian vila, kemudian pembelian apa, pembelian rumah, pembelian aset, segala macam yang memang tidak diperuntukkan buat kepentingan sosial,” tutupnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Detik.com

Comments
Loading...