Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Info Jatim

RSUD Jombang Bantah Paksa Lahiran Normal Karena Pasien BPJS Kelas 3

RSUD Jombang Bantah Paksa Lahiran Normal Karena Pasien BJPS Kelas 3
Pihak RSUD Jombang mengadakan konferensi pers (detik.com)

MURIANEWS, Jombang – Pihak manajemen RSUD Jombang membantah melakukan pemaksaan lahiran normal terhadap Rohma (29) hingga bayinya meninggal. Pihak rumah sakit juga membantah bahwa tidak diberikannya layanan operasi caesar karena pasien memiliki karti BPKS kelas 3.

Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan (Yanmed) RSUD Jombang dr Vidya Buana mengatakan, tindakan yang dilakukan dokter untuk tidak mengoperasi caesar kepada Rahma adalah sesuai dengan indikasi medis.

Dia kemudian menjelaskan indikasi medis tersebut, yakni kondisi Rohma yang tergolong baik, posisi kepala janin sudah di dasar panggul, serta pembukaan jalan lahir berjalan lancar.

Baca: Kasus Paksa Lahiran Normal Hingga Bayi Meninggal di Jombang Diselidiki Polisi

Vidya juga menjelaskan bahwa operasi caesar tidak diberikan kepada Rohma tidak berkaitan dengan status pasien sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Pihaknya juga tidak memberi opsi kepada Rohma untuk menjalani operasi caesar dengan biaya sendiri.

”Penanganan pasien di RSUD Jombang dilakukan berdasarkan indikasi medis. Kami tidak pernah membedakan status pasien. Jadi, tidak dilakukan SC (operasi caesar terhadap Rohma) di awal karena betul-betul atas dasar indikasi medis, bukan karena pasien ini KIS,” katanya, dikutip dari Detikjatim.com, Rabu (3/8/2022).

Baca: Alasan RSUD Jombang Paksa Lahiran Normal Hingga Bayi Meninggal

Padahal sebelumnya, dr Vidya saat konferensi pers di RSUD Jombang menjelaskan bahwa tindakan operasi caesar untuk Rohma tidak bisa diambil. Sebab, operasi caesar terhadap pasien BPJS Kesehatan seperti Rohma harus berdasarkan indikasi medis.

”Kalau sejak awal melakukan caesar, dasarnya tim apa? Dipertanyakan nanti oleh tim audit. Ini kan pakai BPJS, nanti kan kami diaudit. Kami malah disalahkan nanti. Ini kan pasien peserta jaminan kesehatan yang harus melalui proses audit. Kalau nanti diaudit, kena lah kami karena tidak ada indikasi di awal. Harusnya tidak bisa atas permintaan keluarga, harus atas indikasi,” jelasnya saat jumpa pers di RSUD Jombang, Senin (1/8/2022).

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Detikjatim.com

Comments
Loading...