Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

BPJS Kesehatan KC Pati Kejar Capaian UHC Hingga 95 Persen

BPJS Kesehatan KC Pati Kejar Capaian UHC Hingga 95 Persen
Suasana Media Gathering BPJS Kesehatan KC Pati di Salatiga (Murianews/Cholis Anwar)

MURIANEWS, Pati – BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Pati hingga saat ini masih terus mengejar cakupan kesehatan semesta atau Universal Healt Converage (UHC) hingga 95 persen. Dari tiga daerah wilayah kerja, yakni Rembang, Pati dan Blora yang sudah mendekati UHC adalah Kabupaten Rembang.

Kepala BPJS Kesehatan KC Pati Dany Saputro mengatakan, pencapaian selama semester pertama untuk cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Pati yang paling tinggi adalah Kabupaten Rembang dengan persentase mencapai 91 persen.

”Saat ini Kabupaten Rembang yang pencapaian UHC-nya sudah semakin dekat, karena 91 persen dari total penduduk sudah terlindungi JKN KIS,” ungkapnya dalam acara media gathering di Salatiga, Kamis (28/7/2022).

Baca: Ini Jenis Penyakit yang Buat BPJS Kesehatan Bisa Tekor

Dia menambahkan, setelah Rembang kemudian disusul dari Kabupaten Pati sebesar 83 persen serta Kabupaten Blora sebesar 77 persen.

”Jadi total seluruh peserta sebanyak 2.403.799 untuk wilayah Pati, Rembang dan Blora,” imbuhnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, dari sisi pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan KC Pati sudah bekerja sama dengan 345 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Jumlah tersebut dengan rincian 72 puskesmas, 80 dokter praktek perorangan, 57 klinik Pratama, 28 dokter gigi, 3 faskes TNI, 3 faskes Polri, 18 apotek PRB, 72 ruang farmasi puskesmas serta 12 laboratorium Prolanis.

”Sedangkan kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdiri dari 20 rumah sakit dan 2 klinik utama,” terangnya.

Baca: Mengenal Prolanis, Program untuk Penderita Penyakit Kronis dari BPJS Kesehatan

Untuk penambah jumlah kepesertaan, BPJS juga melakukan rekrutmen peserta melalui beberapa strategi, di antaranya adalah kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan BPJamsostek. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi bersama pada badan usaha yang belum mendaftarkan peserta.

Kemudian advokasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atas validitas data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang non aktif. Selajutnya berkoordinasi dengan badan usaha untuk dapat memprioritaskan program CSR bagi warga setempat yang belum terdaftar program JKN.

”Sesuai instruksi presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Presiden menghimbau supaya beberapa Kementerian/Lembagauntuk melakukan optimalisasi program JKN sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dari arahan itulah, kami meningkatkan sinergi dengan instansi-instansi guna memaksimalkan rekrutmen peserta.” tambah Dany.

 

Editor: Cholis Anwar

Comments
Loading...