Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Geger soal Pesangon, Aset Perusahaan Karung di Kudus Disita Pengadilan

Pengadilan Negeri Kudus melaksanakan proses penyitaan aset PT Soloroda Indah Plastik. (Murianews/Yuda Auliya Rahman)

MURIANEWS, Kudus – Aset perusahaan karung PT Soloroda Indah Plastik Kudus, di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, disita Pengadilan Negeri (PN) Kudus, Kamis (28/7/2022) siang.

Aset bangunan dan lahan seluas 17.248 meter persegi atau 1,7 hektare itu disita setelah perusahaan tersebut tak kunjung membayar pesangon karyawan yang di-PHK 2017 lalu.

Padahal Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) telah memerintahkan perusahaan itu untuk membayar tak hanya pesangon, tapi juga gaji atau upah yang belum dibayar, dan uang proses tunggu yang totalnya mencapai Rp 40 miliar.

Putusan ini tertuang dalam putusan PHI Semarang Nomor : 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.SMG tertanggal 22 April 2019.

Kuasa hukum mantan karyawan PT Soloroda Indah Plastik Machasinrochman mengatakan,  perusahaan tersebut dihukum pengadilan untuk membayarkan uang tunai sekitar Rp 40 miliar kepada ratusan karyawannya yang mengajukan gugatan.

Baca: Perusahaan Karung di Kudus Digugat Gegara Tak Bayar Pesangon

Namun, perusahaan belum melaksanakan putusan. Padahal, pihak pengadilan telah melakukan aanmaning sebanyak dua kali tertanggal 6 Januari 2021 dam 20 Januari 2021.

”Tapi belum juga dibayar, makanya ini dilakukan penyitaan terhadap aset Soloroda,” katanya, Kamis (28/7/2022).

Setelah aset tersebut disita, nanti akan dilakukan pelelangan. Hasil dari pelelangan aset perusahaan itu, akan digunakan untuk membayar hak mantan karyawan.

”Nilai lelangnya kami kira mencukupi untuk membayar hak-hak mantan karyawan itu,” ucapnya.

Baca: Perusahaan Karung di Kudus Dihukum Bayar Gaji dan Pesangon Rp 40 Miliar

Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus Agus Salim mengatakan, pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan atas delegasi yang harus dilaksanakan atas putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.

“Penyitaan tetap harus kami laksanakan. Sudah ada penetapan penyitaan,” ucapnya.

 

Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...