Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Metro Kaltara

Terduga Pencatut Nama Gubernur Kaltara Dilaporkan ke Polda

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang (Tribunkaltara.com / Maulana Ilhami Fawdi)

MURIANEWS, Tanjung Selor – Terduga pencatut nama Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang untuk jual beli jabatan dilaporkan ke Polda Kaltara. Terduga pencatut tersebut diketahui berasal dari kalangan PNS di BKD Kaltara.

Diduga oknum pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tersebut melakukan praktik Jual Beli Jabatan dalam proses mutasi dan promosi pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Kaltara.

Pelaporan tersebut dilakukan langsung oleh Tim Hukum Gubernur Kaltara, Sulaiman. Adapun kuasa hukum Sulaiman adalah Mukhlis Ramlan yang juga sebagai Anggota TGUPP bidang Pencegahan Korupsi.

”Kronologinya saya ditelepon kawan di Pemprov, saya ditanya apakah saya terima uang, karena nama saya dicatut menjanjikan sesuatu karena saya dekat dengan Pak Gubernur,” katanya seperti dikutip Tribunkaltara.com, Senin (25/7/2022)

Baca: Nama Gubernur Kaltara Diduga Dicatut untuk Jual Beli Jabatan

Atas dasar itu, pihaknya pun membuat laporan ke Polda Kaltara terkait dugaan suap jual beli jabatan di Pemprov Kaltara. Apalagi, pihaknya mengaku menerima laporan dari beberapa orang terkait praktik dugaan jual beli tersebut.

Dia menjelaskan, oknum pegawai tersebut mencatut nama Gubernur untuk menjanjikan posisi tertentu di Pemprov Kaltara. Belakangan diketahui, oknum PNS tersebut ternyata tidak bekerja sendiri.

”Dia dibantu oleh oknum pegawai lainnya yang ada di OPD Pemprov Kaltara. Ada orang-orang yang mengatasnamakan orang dekat Gubernur, mereka semua itu sudah kami laporkan termasuk alat bukti yang kami terima,” ujarnya.

“Kami laporkan satu orang inisial Y, dan ada dua orang lainnya di Bapenda dan Dinas Sosial mereka menawarkan  untuk mutasi kemana dan promosi kemana,” jelasnya.

Ia pun menjelaskan, pelaporan tersebut untuk membersihkan nama baik Gubernur Kaltara yang dicatut untuk menguntungkan kepentingan sekelompok oknum pegawai.

Kini pihaknya menyerahkan proses hukum kepada Polda Kaltara untuk mengungkap praktek jual beli jabatan tersebut.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: tribunkaltara.com

Comments
Loading...