Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Soal Biaya Haji, Pemerintah Diminta Buka-bukaan

Soal Biaya Haji, Pemerintah Diminta Buka-bukaan
Foto: Ilustrasi jemaah haji di Arafah (Yasir Gürbüz dari Pixabay)

MURIANEWS, Jepara – Pemerintah diminta untuk blak-blakan soal biaya Ibadah Haji. Pasalnya, selama ini masyarakat masih belum tahu betul berapa sebenarnya total biaya haji.

Itu disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, baru-baru ini (23/7/2022). Pihaknya menilai, calon jamaah haji harus tahu soal mekanisme pembiayaan tersebut.

Wachid mengungkapkan, sebenarnya biaya ibadah haji untuk satu orang mencapai Rp 98 juta. Tetapi, faktanya, jamaah haji Indonesia hanya membayar sekitar Rp 35,2 juta.

“Masyarakat harus tahu. Sebenarnya biayanya itu tidak Rp 35 jutaan,” kata Wachid kepada Murianews.

Baca: Soroti Haji 2022, Abdul Wachid: Biaya Naik, Tapi Fasilitas Berkurang

Untuk menutupi selisih biaya tersebut, lanjut Wachid, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggunakan uang dari dana abadi umat. Dana ini memang dikelola oleh BPKH.

”Selisih antara subsidi dengan biaya haji yang dibayar jamaah haji ini perlu dibahas serius,” tegas Wachid.

Jika pola subsidi yang sama terus diterapkan, pihaknya khawatir BPKH tidak bisa menutup kekurangan atau selisih untuk beberapa tahun ke depan.

”Kalau untuk dua tahun ke depan, pola yang sama masih bisa diterapkan. Karena dua tahun lalu tidak ada pemberangkatan haji. Otomatis biayanya tak terpakai untuk subsidi. Tapi setelah dua tahun nanti, saya khawatir BPKH tak mampu membayar,” jelas Wachid.

Menurutnya, idealnya pembahasan terkait pelaksanaan haji tahun-tahun mendatang tidak hanya melibatkan Kementerian Agama saja. Namun harus lintas sektoral. Seperti terkait kuota haji Indonesia.

Mestinya harus ada negosiasi ulang karena saat ini antrian daftar haji semakin panjang. Bahkan, terdapat daerah yang daftar tunggunya lebih dari 30 tahun.

”Minat haji orang Indonesia sangat tinggi. Jadi soal kuota misalnya harus negosiasi, jika perlu pemerintah dengan pemerintah tidak hanya menteri agama tapi harus menlu dan Presiden RI dengan Raja Arab Saudi,” ungkapnya.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...