Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Tenaga Honorer K2 Pati Resah Tak Masuk Formasi PPPK

Tenaga Honorer K2 Pati Resah Tak Masuk Formasi PPPK
Audiensi tenaga honorer Kategori 2 (K2) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan instansi terkait. (Murianews/Umar Hanafi)

MURIANEWS, Pati – Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) di satuan pendidikan Kabupaten Pati wadul ke DPRD kabupaten setempat. Mereka meminta kejelasan terkait nasibnya kedepan.

Para Honorer K2 itu mayoritas bertugas di bidang administrasi di SMP Negeri. Tenaga Honorer di posisi itu belum terakomodir dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Berangkat dari keresahan itu, mereka pun mendatangi kantor DPRD Pati, Senin (4/6/2022). Kedatangannya diterima anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati di Ruang Badan Anggaran DPRD setempat.

Baca: 2.242 Honorer di Pati Terancam Menganggur

Di sana, mereka dipertemukan Kabid Formasi dan Jabatan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Aziz Muslim dan Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidik (GTK) Disdikbud Pati, Ponco Sugiharto.

”Teman-teman tenaga pendidikan kategori 2 meminta kejelasan terkait surat Menpan. Yakni, soal penghapusan tenaga honorer pada November 2023 nanti,” ujarnya Ketua Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) K2 Kabupaten Pati, Setiawan Dwi Nugroho, Senin (4/7/2022).

Setiawan mengungkapkan, beberapa tenaga honorer K2 yang bertugas di bidang tata usaha sudah puluhan tahun mengabdi. Bahkan, ada yang sudah 33 tahun mengabdi.

”Selama ini masih bingung. Sampai detik ini kami masih mengabdi bahkan ada yang sudah 33 tahun. Kami kebanyakan tata usaha. Ada 60-an orang atau 70-an orang. Tersebar di sekolah SMP N di Kabupaten Pati,” lanjut dia.

Sementara itu, Kabid Formasi dan Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Aziz Muslim mengatakan, pihaknya sudah bersurat pada Presiden Joko Widodo agar K2 dimasukkan dalam PPPK.

”BKPP sudah bersurat kepada Presiden agar bisa di masukkan PPPK di tahun mendatang. (Saat ini) untuk Kepres-nya belum ada, tenaga administrasi belum masuk PPPK,” tandas dia.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.