Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Biro Haji yang Telantarkan 46 WNI Ternyata Pernah Bermasalah

Biro Haji yang Telantarkan 46 WNI Ternyata Pernah Bermasalah

Foto: Ilustrasi (pixabay.com)

MURIANEWS, Jakarta – Biro Haji PT Alfatih Indonesia Travel, yang membuat 46 calon haji furoda asal Indonesia gagal masuk Arab Saudi ternyata pernah kesandung masalah serupa.

Pihak perusahaan yang beralamat di Bandung, Jawa Barat itu mengaku berupaya mencarikan visa agar calon haji furoda bisa segera berangkat. Sebab, visa calon haji furoda untuk Indonesia tak kunjung terbit.

Baca: 46 Calon Haji Indonesia Gagal Masuk Arab Saudi, Ada yang Habis Rp 300 Juta

Melansir cnnindonesia.com, Pimpinan Perjalanan dari Alfatih Indonesia Travel, Ropodin mengaku berupaya agar jemaah asal Indonesia itu bisa masuk Arab Saudi dengan menggunakan visa furoda dari Singapura dan Malaysia.

Upaya serupa ternyata sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Namun, pada 2015 perusahaan travel itu tersandung kasus, jemaah tertahan di Filipina karena ketahuan menggunakan visa asing.

”Sejak dari Indonesia, saya sebenarnya sudah ada keraguan. Tapi, ini kami coba karena visa dari Indonesia tak kunjung terbit,” ucap Ropodin, Minggu (3/7/2022).

Mengutip dari laman resmi Kemenag RI, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief prihatin dengan peristiwa tersebut. Ia mengatakan, tavel yang digunakan 46 WNI itu belum terdaftar di Kemenag sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

”46 WNI ini tidak bisa masuk ke Saudi dan mereka dipulangkan kembali ke Indonesia,” terang Hilman Latief di Makkah, Sabtu (2/7/2022).

Terkait proses pidana yang akan dilakukan, Hilman menyatakan akan mendiskusikannya dulu dengan pihak berwenang.

”Kami sudah mendiskusikan banyak hal. Dan ini menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan nanti ada turunannya bagaimana konsep (visa) mujamalah, aturannya seperti apa,” ungkapnya.

”Tentu karena ini terkait dengan pihak lain, setidaknya kami juga harus diskusi dengan pemerintah Saudi sejauhmana pengaturannya dan apakah bisa diatur oleh kita,” sambungnya.

Hilman mengaku, selain akan membuat turunan UU 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ia juga akan mengoptimalkan peran PIHK dalam urusan visa mujamalah.

”Ini persoalan kompleks, harus kita dalami agar tidak terulang lagi. Kasian jemaah,” tandasnya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: cnnindonesia.com dan Kemenag.go.id

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.