Kamis, 28 Maret 2024

PPDB, 820 Kursi di 22 SMP di Sragen Tak Terisi

Murianews
Rabu, 29 Juni 2022 22:21:47
Orang tua wali dan siswa melihat hasil PPDB di SMP Negeri 1 Kudus (Murianews/Yuda Auliya Rahman)
[caption id="attachment_298295" align="alignleft" width="1280"] Orang tua wali dan siswa melihat hasil PPDB. (Murianews/Yuda Auliya Rahman)[/caption] MURIANEWS, Sragen — Sebanyak 820 kursi yang tersebar di 22 SMP di Sragen tak terisi selama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Hal itu terjadi lantaran puluhan SMP tersebut kekurangan pendaftar. Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Sragen, Sukisno, mengatakan hasil evaluasi PPDB 2022 dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pada PPDB tahun depan. Dia mencatat masih ada 22 SMPN yang kekurangan siswa. Jumlanya tak tanggung-tanggung,  mencapai 820 orang. Dia menyebut ada 49 SMPN di Sragen. Kuota total siswanya mencapai 9.832 orang, tetapi dalam PPDB tahun ini baru terisi 9.012 orang. Sebanyak 22 SMPN yang kekurangan siswa kebanyakan berada di daerah pinggiran. Seperti di wilayah Sumberlawang, Miri, Kalijambe, Plupuh, Tanon, Sidoharjo, Mondokan, Sukodono, Tangen, Jenar, Sambungmacan, Sambirejo. Ada pula satu SMP di Kota Sragen yang juga kekurangan kuota. Sukisno menyampaikan jika mengacu jumlah lulusan SD dan MI yang mencapai 14.943 anak, seharusnya SMPN di Sragen tidak kekurangan kuota. Jumlah lulusan MI tahun ini ada 2.353 orang dan lulusan SD 12.590 orang. Namun kenyataannya hanya ada 9.983 anak yang mendaftar SMPN. Artinya, ada 4.960 orang lulusan SD/MI sudah diterima di sekolah lain, baik di MTs atau SMP swasta. ”Dari 9.540 orang itu diterima di SMPN sebanyak 9.012 orang dan 452 diterima di SMP swasta yang ikut dalam PPDB online, yakni ada 22 SMP swasta,” jelas Sukisno seperti dikutip Solopos.com, Rabu (29/6/2022). Dia menerangkan 22 SMPN yang kekurangan siswa itu bila dianalisis penyebabnya di antaranya lulus SD/MI di daerah pinggiran sedikit. Penyebab lainnya, ujar dia, orang tua masih terfokus untuk memilih sekolah yang dianggap favorit. Di sisi lain, Sukisno melihat persebaran lokasi SMP negeri tidak merata dan banyak lulusan SD/MI yang sudah diterima di sekolah lain, terutama MTs negeri dan SMPIT. ”Atas dasar analisis itu, kami berencana mengambil langkah solutif pada PPDB tahun depan dengan melakukan dua hal, yakni pemetaan ulang mengenai zonasi, sistem, prosedur, dan waktu PPDB akan dievaluasi,” jelasnya. Sekretaris Disdikbud Sragen, Prihantomo, melihat dalam menentukan kuota SMPN terkadang tidak diukur dari potensi lulusan di daerah setempat. Ketika potensi lulusan SD/MI tidak banyak mestinya tidak memasang kuota dalam jumlah besar. ”Di sisi lain, SMP negeri harus jeli melihat pesaing agar bisa mendapatkan siswa sesuai kuota dengan membuat daya tarik sekolah lewat inovasi-inovasi sekolah. Seperti semua SMP satu atap atau Satap itu kekurangan siswa karena SMP tersebut didirikan untuk mengakomodasi pendidikan di sekolah pelosok yang jauh jangkauannya ke sekolah di kota kecamatan,” ujarnya.   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Solopos.com

Baca Juga

Komentar