Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Digarap Petani, Status Lahan Kalimati Grobogan Masih Belum Jelas

Digarap Petani, Status Lahan Kalimati Grobogan Masih Belum Jelas
Suasana audiensi antara warga Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jateng dengan ATR/BPN Grobogan di aula setempat, Rabu (29/6/2022). (Murianews/Saiful Anwar)

MURIANEWS, Grobogan – Status lahan kalimati di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ternyata masih belum jelas. Padahal, sudah bertahun-tahun lahan seluas 39 hektare itu digarap petani setempat.

Itu diungkapkan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Herry Sudiarto saat menemui warga Kandangrejo, dalam audiensi di kantornya, Rabu (29/6/2022).

Menurutnya, berdasarkan runutan sejarah, lahan itu dulunya menjadi tanggungjawab pihak Dinas Sumber Daya Air (SDA). Kemudian, lahan itu diambil provinsi melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Baca: Tanah Disengketa, Petani Kandangrejo Grobogan Bentuk Organisasi

Terkait keinginan warga menyertivikasi lahan itu, pihaknya meminta agar warga menyelesaikan dulu dengan BBWS. Keinginan warga pun segera diprosesnya bila sudah ada surat pelepasan dari BBWS.

”Selesaikan dulu antara warga dengan BBWS. Jika sudah ada surat pelepasan dari BBWS, kami bisa memproses pembuatan sertifikatnya. Kami ini kan yang terakhir harusnya, untuk pembuatan sertifikat (setelah syarat-syarat lengkap),” papar Herry.

Dalam audiensi itu sendiri, diikuti 10 warga Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu. Mereka diterima langsung oleh Kepala Kantor ATR/BPN Grobogan Herry Sudiartono di aula kantor setempat.

Perangkat Desa Kandangrejo, Edi Haryono yang mewakili warga mengatakan audiensi itu untuk mendapatkan kejelasan terkait sertifikat tanah pada lahan seluas 39 hektare itu. Sebab, lahan tersebut sudah digarap secara turun-temurun.

”Ada warga yang menggarap lahan itu usianya 79 tahun, sedangkan itu tinggalan dari orangtuanya dulu. Jadi harapannya warga bisa memperoleh sertifikat agar bisa membayar pajak atas tanah yang digarap,” paparnya.

 

Reporter: Saiful Anwar
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...