Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Pidana Mati dalam RKUHP yang Kontroversial, Begini Penjelasannya

Pidana Mati dalam RKUHP yang Kontroversial, Begini Penjelasannya
Ilustrasi palu hakim (Freepik)

MURIANEWS, Jakarta – Pembahasan terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) hingga saat ini masih dalam proses di DPR. Namun, rencananya regulasi tersebut akan disahkan pada Juli mendatang lantaran sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Salah satu pasal krusial yang ada dalam RKUHP tersebut adalah pada pasal 67 yang membahas tentang pidana mati. Berbeda dengan KUHP, pidana mati dalam hal RKUHP ini ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok. RUU KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana yang paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.

Dalam RKUHP tersebut, pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu, yakni paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup. Dalam pasal 100 RKUHP dijelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila memenuhi persyaratan.

Peneliti Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengkritik ketentuan penerapan hukuman mati yang masih diatur dalam RKUHP tersebut. Menurut Erasmus, seharusnya pemerintah tidak lagi menerapkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana. 

Baca: Bandar Narkoba di Makassar  Divonis Hukuman Mati

”Pada dasarnya kami menilai bahwa pidana mati seharusnya dihapuskan sesuai dengan perkembangan bahwa banyak negara lain sudah menghapuskan hukuman mati,” ujar Erasmus dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/6/2022).

Kemudian, lanjut Erasmus, masa percobaan dapat diputuskan hakim jika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki. Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting atau adanya alasan yang meringankan.

Erasmus pun mengkritik ketentuan tersebut. Menurut dia, pemberian masa percobaan untuk menunda eksekusi pidana mati merupakan hak setiap orang yang dijatuhi vonis pidana mati. Dengan demikian, pemberian masa percobaan tidak boleh bergantung pada putusan hakim.

Baca: Pengadilan Tinggi Bandung Vonis Mati Herry Wirawan

”Masa percobaan untuk menunda eksekusi pidana mati harus merupakan hak setiap orang yang diputus dengan pidana mati, tidak boleh bergantung pada putusan hakim,” kata Erasmus.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.