Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Babak Baru Polemik Gerindra Kudus: KPU Kembalikan Surat PAW

KPU Kudus. (Murianews/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Polemik di tubuh Partai Gerindra Kabupaten Kudus, akibat proses pergantian antarwaktu (PAW) Nurhudi sebagai anggota Fraksi Gerindra DPRD Kudus menemui babak baru. KPU mengembalikan surat pengajuan PAW itu ke DPRD.

KPU beralasan, surat PAW tersebut belum sesuai dengan surat pengajuan PAW yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017.

Di mana aturan tersebut berisi tentang tata cara Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

”Di surat penyampaiannya, DPRD tidak menyebutkan mengapa yang bersangkutan dilakukan PAW saudara Nurhudi. Di surat itu hanya sekadar meneruskan surat keputusan DPP terkait hal tersebut,” kata Ketua KPU Kudus Naily Syarifah, Jumat (24/6/2022).

Baca: Gerindra Ganti Satu Wakilnya di DPRD Kudus

Dia menyebut, sesuai aturan yang berlaku, seorang anggota DPRD bisa dilakukan PAW jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan sebagai anggota DPRD Kudus.

Kondisi-kondisi tersebut, kemudian harus disertai dengan surat keterangan yang sesuai dengan keadaan. Seperti surat keterangan mengundurkan diri bagi anggota dewan yang mundur atau surat keterangan meninggal dunia bagi anggota dewan yang meninggal.

”Sementara di surat DPRD Kudus tidak disebutkan alasannya apa. Walaupun itu adalah kesepakatan dua pihak, selama tidak sesuai aturan yang ada tentu tidak bisa kami proses,” ungkapnya.

Baca: DPRD Kudus Layangkan Surat ke KPU untuk Proses PAW Nurhudi

Partai Gerindra sebelumnya mengajukan PAW terhadap Nurhudi di Fraksi Gerindra DPRD Kudus, untuk digantikan dengan Agus Wariono.

DPRD Kudus memproses pengajauan PAW Proses itu dan kemudian menuai polemik. Hal tersebut dikarenakan, piihak Nurhudi melayangkan protes.

Selain itu, dua dari empat pimpinan DPRD menolak untuk ikut tandatangan dalam surat yang dikirimkan ke KPU itu.

Baca: Empat Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kudus Dilaporkan ke BK

Kedua pimpinan yang menolak tersebut yakni Mukhasiron selaku Wakil Ketua DPRD dari PKB, dan Tri Erna Sulistyawati dari Partai Golkar.

Kedua pimpinan tersebut berpendapat bahwa proses PAW tersebut semestinya belum bisa dilakukan karena adanya gugatan dari Nurhudi.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...