Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

KPU Minta Rp 59 Miliar untuk Gelar Pilkada Kudus

Ilustrasi. Salah satu petugas TPS membantu pemilih memasukkan ke kotak suara. (Murianews / Cholis Anwar)

MURIANEWS, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengusulkan dana sebesar Rp 59,16 miliar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kudus pada 2024. Anggaran itu diajukan ke Pemkab Kudus.

Pemkab Kudus telah melakukan verifikasi, dan nilai yang disetujui tak seperti yang diusulkan KPU.

”Kami mengusulkan anggaran sekitar Rp 59,16 miliar, hanya sesuai verifikasi dari pemkab, anggaran yang akan dikeluarkan untuk Pilkada adalah sebesar Rp 56,7 miliar,” kata Ketua KPU Kudus Naily Syarifah, Senin (20/6/2022).

Dia menyebut, anggaran pelaksanaan Pilkada memang akan diambilkan dari APBD. Namun dalam perjalanannya nanti akan dibantu anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Baca: Tahapan Pemilu Dimulai, Bawaslu Patroli Buzzer Medsos

Mengingat pelaksanaannya juga akan dibarengi dengan pemilihan Gubernur Jateng.

”Namun kami belum tahu tahapan mana saja dari pemilu yang akan dibiayai dari provinsi,” sambung dia.

Naily menambahkan, kebutuhan anggaran di berbagai bidang hampir merata. Termasuk di antaranya adalah untuk membayar honor panitia penyelenggara.

”Seperti untuk honor kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Kebutuhan untuk badan penyelenggara berkisar Rp 18 miliar,” pungkasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Harso Widodo mengatakan, usulan anggaran dari KPU itu akan dipenuhi dalam dua tahun anggaran.

Yakni mulai tahun 2023 hingga tahun 2024 dengan pencairan sesuai dengan kebutuhan setiap tahunnya.

Pemkab Kudus juga sudah menindaklanjuti usulan kebutuhan anggaran dari KPU setempat dengan memasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

“Setelah tahap verifikasi sehingga angkanya berkurang menjadi Rp 56,7 miliar, kemudian dilanjutkan penandatanganan persetujuan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” tandasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...