Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Oegroseno: Penyelesaian Dualisme PTMSI Butuh Ketegasan Pemerintah

Oegroseno: Penyelesaian Dualisme PTMSI Butuh Ketegasan Pemerintah
Ketua Umum PP PTMSI Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyambangi GOR Sukun Sport Center, Sabtu (30/1/2021). (MURIANEWS/Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) Oegroseno menyayangkan kondisi dualisme tenis meja nasional yang berlarut-larut.

Menurutnya, konflik itu semakin berlarut-larut karena tidak ada ketegasan dari pemerintah dalam menyikapi persoalan itu. Ia pun berharap pemerintah tegas menyikapi dualisme tersebut.

”Persoalan dualisme kepengurusan ini tidak pernah berakhir dan berlarut-larut. Ini ketidaktegasan pemerintah,” kata Oegroseno, seperti dilansir Sportanews.com.

Baca: Meski Terjadi Dualisme Tenis Meja Nasional, Oegroseno Tetap Terus Berikhtiar

Oegroseno kemudian mencontohkan mana kala KONI Pusat tidak menaati dan menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 274K/TUN/2015 pada 10 Agustus 2015.

Putusan tersebut, menyebutkan MA memenangkan Kepengurusan PP PTMSI hasil Munaslub PP PTMSI 31 Oktober 2013 yang memilih secara Aklamasi Komjen Pol (Purn) Oegroseno sebagai Ketua Umum PP PTMSI masa bakti 2013-2018.

Dalam putusan itu juga menyebut KONI Pusat Wajib mencabut dan membatalkan SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 29A tanggal 28 Februari 2014.

“Namun Ketua Umum KONI Pusat waktu itu Tono Suratman tidak mengindahkan Putusan MA,” kata Oegroseno usai menghadiri sidang lanjutan gugatan Pengurus Besar (PB) PTMSI pimpinan Peter Layardi Lay di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu, (15/6/2022).

Selain tak menghargai putusan MA, KONI Pusat waktu itu juga tak melaksanakan putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 Tanggal 2 Mei 2018.

Putusan itu juga menguatkan posisi PP PTMSI dan membatalkan Hasil Munaslub PB PTMSI yang diciptakan Ketua KONI Pusat Tono Suratman pada Maret 2018 yang memilih Dato Tahir sebagai Ketua Umum PB PTMSI. Karena putusan itu, Tono Suratman langsung memecat Ketua BAORI Sudirman.

Oegroseno mengaku sudah lelah melihat konflik yang berkepanjangan itu. Sebab, yang menjadi korban adalah para atlet.

Pihaknya sendiri sudah berkirim surat dengan Kementrian Pemuda Olahraga (Kemenpora) terkait konflik itu.

Dalam surat itu, lanjut Oegroseno, pihaknya meminta Kemenpora untuk memanggil tiga pihak yang bertikai, yakni PP PTMSI, PB PTMSI, dan KONI Pusat untuk duduk bersama.

”Menpora sudah kami surati, ‘pak panggil semuanya, semua dibuka putusannya’. Akhirnya atlet jadi korban tidak main Seagames (Filipina) dan tahun ini tidak main lagi di Vietnam. Kalau organisasi dianggap terlarang, atletnya jangan dong,” ujarnya.

Dalam persidangan itu sendiri tampak hadir Ketua Umum PB PTMSI Peter Layardi Lay dan kuasa hukumnya. Oegroseno menyebutkan persidangan kali ini juga menjadi ujian bagi pengadilan apakah benar-benar menjadikan hukum sebagai panglima.

”Ya kita akan lihat seperti apa kesimpulan akhirnya. Apakah pengadilan juga mengabaikan keputusan MA atau tidak,” tutur Oegroseno.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: sportanews.com

Comments
Loading...