Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Tuntutan Belum Diakomodir, Begini Sikap BPD Pati Selanjutnya

Tuntutan Belum Diakomodir, Begini Sikap BPD Pati Selanjutnya
Stempel BPD saat dikumpulkan di depan Gedung DPRD Pati. (Murianews/Umar Hanafi)

MURIANEWS, Pati – Tuntutan massa anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Pati dipastikan belum bisa diakomodir pemerintah setempat. Hasil audiensi dengan pihak Pemkab Pati itu pun membuat kecewa.

Menyikapi kekecewaan itu, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Pati menyatakan vakum atau berhenti dari tugasnya.

Simbolisasi pernyataan itu, mereka mengumpulkan ratusan stempel BPD. Ratusan stempel itu dititipkan ke Pemkab Pati sebagai bentuk protes lembaga wakil rakyat di tingkat desa itu.

Baca: Didemo, Pemkab Pati Tak Pastikan Bisa Akomodir Tuntutan BPD

Sebelumnya, mereka juga berniat menitipkan sepada motor yang merupakan fasilitas milik desa. Namun hal itu urung dilakukan lantaran Pemkab Pati menolak menerima titipan itu.

”Stempel dan sepada motor akan kita titipkan. Tetapi ini ada permasalahan Pemkab tidak mau menerima ini. Jadi kita titipkan stempel saja. Mulai tanggal 16 Juni BPD Pati vakum,” ujar salah satu orator.

Ratusan stempel pun dikumpulkan setelah menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati. Setelah itu, stempel-stempel itu dibawa ke Kantor Pemkab Pati.

Namun, Pemkab Pati tidak mau menerima. Lantaran stempel merupakan inventaris milik desa dan Pemkab Pati tidak punya kewenangan untuk membawa stempel itu.

”Sepeda motor dan stempel itu adalah aset desa. Jadi kita tidak bisa menerima. Kalau ditinggal kami tidak mau tahu. Karena itu adalah aset pemerintah desa,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Pati Sugiyono.

Sebelumnya, para anggota BPD Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan tunjangan. Lantaran menilai tunjangan selama ini terlalu kecil.

Selain itu, mereka juga meminta fungsi BPD Kabupaten Pati dikembalikan. Mereka menyayangkan sikap selama ini yang seolah-olah BPD tak dianggap. Laporan pertanggungjawabkan Kepala Desa tidak dilayangkan kepada lembaga ini.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...