Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Didemo, Pemkab Pati Tak Pastikan Bisa Akomodir Tuntutan BPD

Didemo, Pemkab Pati Tak Bisa Pastikan Akomodir Tuntutan BPD
Ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Pati menyerbu Kantor Bupati Pati, Kamis (16/6/2022). (Murianews/Umar Hanafi)

MURIANEWS, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tak memastikan dapat mengakomodir tuntutan anggota Badan Pemasyarakatan Desa (BPD) Kabupaten Pati.

Kabag Pemerintahan Imam Kartiko mengatakan ada kenaikan tetapi pihaknya belum bisa menjelaskan berapa nominalnya. Untuk kenaikan kapan pun, pihaknya belum bisa memastikan kapan.

”Ini belum pasti berapa. Karena APBD belum didok (disahkan). Mohon perhatiannya proses ini biar berjalan terlebih dahulu. Deadline waktu, kami belum bisa menyampaikan,” kata Imam Kartiko, Kamis (16/6/2022).

Baca: Selain Tunjangan, BPD di Pati juga Tuntut Ini

Jawaban itu membuat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Pati kecewa. Itu diungkapkan Ketua ABPEDSI Pati, Sugiarto.

”Kami kecewa. Karena ingin berhadapan dengan Bupati Pati. Kami memaklumi karena Bupati kerja tidak hanya ini tapi banyak sekali. Sehingga diwakilkan Satpol dan Kabag Pemerintahan,” pungkas dia.

Diketahui, ribuan anggota BPD Pati menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta kenaikan tunjangan pada anggota BPD.

Adapun tuntutan yang diminta BPD Pati yakni, mereka menuntut adanya kenaikan tunjangan sebesar Rp 1 juta setiap bulannya untuk Ketua BPD, Wakil Ketua dan Sekretaris Rp 900 ribu setiap bulan dan anggota Rp 800 ribu per bulan.

Tak hanya itu, ABPEDSI Pati juga meminta agar BPD mendapatkan Salinan pertanggungjawaban dari masing-masing kepala desa. Pihaknya juga meminta fungsi pengawasan BPD dikembalikan.

”Kami ingin memperbaiki BPD kedepan lebih baik. Terjadi pelemahan-pelemehan. Ada yang mengatakan tanpa BPD, Desa jalan. Saya kira ini pelemahan. Maka BPD diberikan pelatihan. Ada regulasi baru, tolong BPD dilibatkan,” tutur Sugiarto.

”Kita menuntut perlu diperhatikan kesejahteraan seperti Kabupaten tetangga. Kita ndak menuntut full seperti Kabupaten yang tertinggi tetapi setidaknya yang layak,” lanjut dia.

Dalam audiensi itu sendiri, Pemkab Pati mewakilkan Kepala Satuan Polisi (Kasatpol PP) Kabupaten Pati Sugiyono, Kabag Tata Pemerintahan Imam Kartiko dan perwakilan BPD Kabupaten Pati.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...