Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Belum Punya Payung Hukum, Ojek Online Diusulkan Masuk UU LLAJ

Belum Punya Payung Hukum, Ojek Online Diusulkan Masuk UU LLAJ
Pengemudi ojek online menunggu orderan di Kawasan Alun-Alun Kudus. (MURIANEWS/Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Jakarta – Sejauh ini, ojek online belum mempunyai payung hukum yang kuat. Padahal, keberadaannya saat ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu perlu ada kejelasan dari pihak pemerintah untuk memberikan regulasi kepada ojek online ini.

Dalam rapat dengar pendapat tentang revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI, Pengamat Kebijakan Publik Alvin Lie mengusulkan agar pemerintah memasukkan juga ojek online dalam UU LLAJ tersebut.

Alvin mengatakan, keberadaan ojek online ini masih problematik karena belum ada payung hukum yang mengaturnya. Selama ini, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ juga belum mengatur tentang penggunaan kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi umum untuk mengangkut penumpang maupun barang.

Baca: Cerita Tukang Becak Grobogan Bertahan di Tengah Kehadiran Ojek Online

Aturan terkait kendaraan roda dua saat ini hanya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Namun, Alvin Lie menganggap aturan ini tidak mengacu pada undang-undang.

”Angkutan online ini problematik karena bertentangan dengan banyak aspek di dalam UU. Sebuah peraturan menteri juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang,” katanya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Menurutnya, ada hal yang perlu menjadi catatan untuk mengatur keberadaan ojek online dalam UU LLAJ. Yang pertama, soal surat izin mengemudi (SIM). Menurut Alvin Lie, syarat kendaraan angkutan umum harus memiliki SIM khusus. Maka hal ini juga harus diterapkan pada pengemudi ojek online.

Baca: Demonstran: Ojek Online Itu Langgar Undang-Undang

Kedua, terkait dengan plat nomor kendaraan. Angkutan umum diwajibkan untuk menggunakan pelat warna kuning. Namun saat ini ojek online masih menggunakan pelat biasa layaknya kendaraan pribadi.

”Karena ojek online sudah menjadi kebutuhan masyarakat maka harapannya UU LLAJ dapat menjadi payung hukum yang mengatur keberadaan ojek online,” imbuhnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com

Comments
Loading...