Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Kepala Dusun di Ngawi Nikahi Gadis di Bawah Umur, KPAI: Tindak Tegas

Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati (detik.com)

MURIANEWS, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap agar kasus Kepala Dusun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur (Jatim) yang menikahi gadis berusia 16 tahun, ditindak secara tegas. Apalagi, sebelum dilakukan pernikahan, diketahui kepala dusun itu telah menyetubuhi gadis tersebut.

Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati meminta agar penikahan siri itu dapat dibatalkan. Ditemukan fakta bahwa gadis ini mendapatkan paksaan untuk menikah dengan Kepala Dusun. Kemudian, setelah berbulan madu, Kepala Dusun itu kabur tanpa diketahui keberadaannya.

”Terkait adanya pernikahan diam-diam kepala dusun dengan seorang gadis berusia 16 tahun secara siri tentu ini harus ditindak secara tegas dalam hal ini, karena sebenarnya usia perkawinan di Indonesia itu minimal 19 tahun,” katanya, dikutip dari detik.com, Selasa (14/6/2022).

Baca: Seorang Kepala Dusun Nikahi Gadis di Bawah Umur Berujung Penjara

Dia menambahkan, jika ada perkawinan anak baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini adalah perempuan di bawah usia 19 tahun harus dengan dispensasi kawin yang dimohonkan ke pengadilan. Namun, dalam kasus tersebut justru tidak melibatkan pihak pengadilan ataupun Kantor Urusan Agama (KUA).

Rita mengatakan kasus kepala dusun menikahi anak di bawah umur ini menjadi contoh yang tidak baik bagi seorang tokoh masyarakat. Dalam kasus ini, KPAI akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setempat.

”Saya kira ini menjadi bagian yang harus ditindak, KPAI akan melakukan pengawasan terkait adanya kasus ini dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan Dinas PPPA kabupaten Ngawi terkait kondisi dari gadis ini,” sebutnya.

Baca: Duh! Pemohon Dispensasi Nikah di Pati Meningkat

Rita berharap pernikahan anak di bawah umur ini dibatalkan. Dia menegaskan anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

”Kita berharap bahwa perkawinan ini dibatalkan, harus ditindak, dilihat lebih dalam apakah ini ada unsur paksaan dan seperti apa. Karena sejatinya anak ini masih punya hak untuk sekolah dan seterusnya, ini harus diselesaikan secara baik-baik memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan melakukan pendalaman secara menyeluruh,” tutupnya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Detik.com

Comments
Loading...