Jumat, 29 Maret 2024

Jokowi Minta BPN Agar Penerbitan Sertifikat Tanah Bisa Hitungan Jam

Murianews
Kamis, 9 Juni 2022 13:46:41
Jokowi saat konferensi pers (Tangkapan Layar)
[caption id="attachment_268513" align="alignleft" width="880"]Jokowi Minta BPN Agar Penerbitan Sertifikat Tanah Bisa Hitungan Jam Jokowi saat konferensi pers (Tangkapan Layar)[/caption] MURIANEWS, Wakatobi – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian ART/BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah dengan hitungan jam. Setidaknya, BPN bisa membuat aplikasi yang dapat mempercepat penerbitan sertifikat tersebut. “Zamannya teknologi kayak gini masih pakai manual, kebangetan, banget kita ini. Bangun sistem aplikasi. Bangun platform. Sangat mudah sekali. Kita enggak bisa, panggil anak-anak muda yang pintar. Buatkan platform ini gimana caranya agar penyelesaian sertifikat itu bisa selesai dalam hitungan tidak hari, tetapi jam,” Kata Jokowi Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di Wakatobi yang disiarkan langsung dalam Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (9/6/2022). Dia juga menyampaikan kekesalannya terkait sertifikat tanah yang lebih mudah terbit apabila terkait lahan atau korporasi besar dari pada lahan kecil milik rakyat. Baca: 33 Ribu Sertifikat Tanah PTSL di Kudus Hampir Selesai  “Yang lebih menjengkelkan justru yang gede-gede kita berikan, yang saya ulang-ulang, HGB 10 ribu hektar, nih, HGB 20 ribu hektar, nih, HGB 30 ribu hektar, nih diberikan. Tapi begitu yang kecil-kecil 200 meter persegi saja entah itu hak milik, entah itu HGB tidak bisa kita selesaikan,” ujarnya. Jokowi menyebut sudah sejak tahun 2015, dirinya mengingatkan pentingnya penerbitan sertifikat. Ia menyebut tiap ke daerah masih menemui masalah sengketa lahan. Baca: Rembang Bakal Gratiskan 10 Ribu Sertifikat Tanah di Luar PTSL  “Tidak boleh lagi ada sengketa lahan karena setiap saya ke daerah, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung selalu persoalan sengketa lahan, sengketa tanah, selalu ada. Yang ini juga menimbulkan kekhawatiran pada investasi. Hati-hati dari 126 juta yang harus, harusnya pegang sertifikat,” terangnya.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Youtube Sekretariat Presiden

Baca Juga

Komentar