Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Separuh Lebih Honorer Pemkab Kudus Tak Bisa Ikuti PPPK, Kenapa?

ILUSTRASI: Apel ASN Pemkab Kudus. (Murianews/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Sebagaian besar pegawai honorer daerah (PHD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah dimungkinkan tak bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai ketetapan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Hal tersebut dikarenakan banyak dari pegawai honorer Pemkab Kudus terganjal di klasifikasi pendidikannya.

Kepala bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus Hendro Muswinda mengatakan, saat ini Kabupaten Kudus memiliki seratusan pegawai honorer.

Dari jumlah tersebut, ada sejumlah pegawai yang bisa mengikuti seleksi PPPK karena masuk kriteria pelamar. Namun tidak dipungkiri sebagian besarnya tak bisa mengikuti karena terganjal klasifikasi pendidikan.

“Dalam PPPK, pendidikan minimalnya adalah DIII. Sementara banyak dari pegawai honorer pemkab ini lulusan SMA, bahkan SD pun ada, ini mereka kalau secara aturan tidak bisa mengikuti seleksi,” katanya, Rabu (8/6/2022).

Baca: Nasib Pegawai Honorer Pemkab Kudus Belum Jelas

Hendro mengatakan, pemkab sebenarnya telah mengusulkan pengangkatan langsung seratusan pegawai honorer tersebut untuk langsung menjadi ASN baik dengan status PPPK pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB).

Namun jawaban yang didapatkan pemkab adalah harus sesuai regulasi yang ada. Yakni tetap mengikuti seleksi dengan syarat dan ketentuan yang ada.

“Kami sudah bersurat ke sana, kami diminta membuat kebijakan strategis sendiri terkait hal ini dan ini yang sedang kami lakukan. Kami akan mencari solusi dari hal ini, sehingga mereka yang tidak bisa tercover di PPPK tetap bisa menjadi bagian dari pemerintah daerah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menghapuskan pegawai honorer dan menjadikannya PNS atau PPPK di tahun 2023 mendatang. Untuk mengubah status kepegawaian mereka, para pegawai honorer diwajibkan mengikuti seleksi penerimaan ASN melalui jalur PPPK.

Ada sejumlah syarat dan kriteria yang harus ada pada diri pegawai honorer bila ingin melamar atau mengikuti seleksi PPPK. Beberapa syarat di antaranya adalah mencakup umur, masa pengalaman kerja, hingga jenjang pendidikan.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...