Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Nasib Pegawai Honorer Pemkab Kudus Belum Jelas

ILUSTRASI: Apel ASN Pemkab Kudus. (Murianews/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Seratusan pegawai honorer daerah (PHD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, harus waswas terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer yang akan dimulai tahun depan.

Pasalnya, pemerintah daerah hingga kini belum bisa menentukan kebijakan strategis apa yang diambil seiring ditegaskannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN tersebut.

Di mana disebutkan bahwa pegawai ASN hanya terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pemkab Kudus, baru-baru ini sebenarnya telah mengusulkan pengangkatan langsung seratusan pegawai honorer tersebut untuk langsung menjadi ASN baik dengan status PPPK atau PNS pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB).

Baca: 9.024 Guru Honorer di Jateng Diangkat Jadi PPPK

Namun jawaban yang didapatkan pemkab adalah harus sesuai regulasi yang ada. Yakni tetap mengikuti seleksi dengan syarat dan ketentuan yang ada.

Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan, pemerintah daerah akan terus mengupayakan nasib para tenaga honorer Pemkab Kudus untuk bisa tetap bekerja di bawah naungan pemerintah daerah. Bagaimanapun caranya, pihaknya akan tetap memperhatikan nasib mereka.

“Kalau dibilang waswas dan resah kami juga ikut resah, ikut prihatin juga, nanti bagaimanapun kami akan tetap mengupayakan yang terbaik bagi nasib mereka,” kata Hartopo, Rabu (8/6/2022).

Baca: 2.242 Honorer di Pati Terancam Menganggur

Pemerintah daerah sendiri, kata dia, agak kebingungan dengan dua aturan yang ada di dua kementerian berbeda perihal keberadaan tenaga honorer ini. Di mana bila mengacu aturan dari Kementerian Dalam Negeri diperbolehkan ada, namun bila acuannya dari Kemenpan, maka harus dihapuskan.

“Nanti kami coba konsultasi lagi. Kami kasihan sebenarnya, ini bukan keinginan dari Pemkab Kudus juga. Apalagi kami juga membutuhkan mereka, kami ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” tandas Hartopo.

Sebagai informasi, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer di lingkup pemerintahan.

Tenaga-tenaga lain yang juga berpotensi dihapuskan adalah seperti tenaga kontrak, tenaga outsourcing, hingga pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...