Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Tujuh Jabatan Kepala Dinas di Kudus Kosong

Pendapa Kabupaten Kudus. (Murianews/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Sebanyak tujuh jabatan kepala dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, kini kosong. Posisinya kini diisi oleh para pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt).

Tujuh kepala dinas yang kosong tersebut yakni kepala Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat Kabupaten Kudus.

Sementara dua organisasi perangkat daerah (OPD) sisanya adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus.

Plt Kepala BKPP Kudus Putut Winarno menyampaikan, jabatan kepala dinas yang kosong memang bertambah seiring adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di dua OPD, yakni Kesbangpol dan BPBD.

“Sebelumnya kan ada lima, berhubung dua OPD itu kini jabatan kepala dinasnya harus eselon II, maka kepala kantor Kesbangpol dan kepala pelaksana BPBD turun ke sekretaris dinas karena eselon mereka masih di eselon III,” katanya, Kamis (2/6/2022).

Baca: Malam-Malam Bupati Kudus Lantik Puluhan Pejabat

Sementara untuk proses pengisian jabatan yang kosong tersebut, lanjut Putut, dimungkinkan akan berlangsung mulai bulan ini. Termasuk di antaranya dua OPD yang punya SOTK baru itu.

“Sama saja mekanismenya dengan pengisian jabatan lain, bisa dibuka pendaftaran lewat lelang jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II atau dilakukan rotasi oleh bupati,” terangnya.

BKPP lanjut Putut, kini juga telah melakukan persiapan lelang jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II. Untuk selanjutnya akan direkomendasikan ke Bupati Kudus. “Kemudian baru dilakukan seleksi terbuka,” ujarnya.

Terkait syarat aparatur sipil negara (ASN) yang bisa mengikuti seleksi tersebut, dimungkinkan sama seperti seleksi sebelumnya. Mulai dari pelamar kepala dinas minimal memiliki tingkat eselon III, hingga memiliki pengalaman pada bidang yang dilamar.

“Baik pengalaman secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, batas usia saat mendaftar juga tidak boleh lebih dari 56 tahun,” katanya.

Baca: DPRD Jateng Dukung City Brand Baru Kudus, Kota Empat Negri

Sementara untuk untuk alur, dimulai dari seleksi administrasi, kemudian masuk ke tahap pemeriksaan rekam jejak oleh panita seleksi (pansel). Dilanjutkan dengan uji assessment di Mabes Polri, dan melakukan uji presentasi serta pembuatan makalah.

“Kalau semuanya sudah siap maka dari kami akan mengeluarkan pengumuman terkait hal ini,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.