Jumat, 29 Maret 2024

Imunisasi Bayi di Karanganyar Ditolak Warga, Ketua PKK: Tersebar di 17 Kecamatan

Murianews
Jumat, 27 Mei 2022 15:32:51
Ilustrasi. (Liputan 6/M Iqbal)
[caption id="attachment_292254" align="alignleft" width="880"] Ilustrasi. (Liputan 6/M Iqbal)[/caption] MURIANEWS, Karanganyar — Tim Penggerak PKK Karanganyar menemukan adanya penolakan program vaksinasi atau imunisasi pada bayi di Karanganyar. Penolakan itu diketahui terjadi di beberapa daerah yang tersebar di 17 kecamatan. Istri Bupati Karanganyar sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Karanganyar Siti Khomsyah mengatakan, kader PKK kerap mendapati resistensi sekelompok masyarakat terhadap vaksinasi pada bayi. Kondisi ini menyulitkan upaya pencegahan penyebaran berbagai macam penyakit, tak terkecuali hepatitis. Data Pokja IV PKK yang membidangi kesehatan menyebutkan dulu penolakan imunisasi dan vaksinasi ditemukan di wilayah Karanganyar kota, Jatiyoso dan Tawangmangu. Namun kini penolakan program vaksinasi ditemukan di 17 kecamatan. “Ini cukup menyulitkan dalam mendukung program pemerintah,” katanya seperti dikutip Solopos.com, Jumat (27/5/2022). Khomsyah menyampaikan kader PKK menjadi salah satu ujung tombak dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Para kader PKK ikut menyosialisasikan ke masyarakat agar setiap program bisa berjalan sukses tanpa kendala. Jika mendapati resistensi penolakan, kader akan melakukan pendekatan personal. Pendekatan sekaligus memberikan pemahaman tentang program vaksinasi. “Penolakan vaksinasi oleh orangtua ini bisa memberi celah masuknya virus, termasuk hepatitis. Mudah-mudahan virusnya tidak ditemukan di Karanganyar,” ungkapnya. Sesuai arahan dari Pokja IV PKK, vaksinasi hepatitis B idealnya diberikan pada bayi usia 0, satu bulan dan enam bulan. Tiap bulan, kader posyandu mencermati tumbuh kembang anak. Bahkan di masa pandemi Covid-19, kader secara door to door mendekati masyarakat yang menolak vaksin. Bagi mereka yang menolak vaksinasi, terdapat mekanisme pemberian surat pernyataan. Isinya bakal menanggung semua risiko bilamana terjadi penularan penyakit. “Kebanyakan mereka yang menolak vaksin karena keyakinan. Kader PKK sampai bilang vaksinasi tidak haram. Kalau ada apa-apa, pemerintah yang menanggung dosanya,” terangnya.   Penulis: Supriyadi Eitor: Supriyadi Sumber: Solopos.com

Baca Juga

Komentar