Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

METRO JATENG

Pemprov Jateng Raih WTP untuk Kesebelas Kalinya

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima opini WTP untuk Pemprov Jateng dari BPK. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini merupakan yang kesebelas kali yang diterima Jateng dalam kepemimpinan Ganjar Pranowo.

Opini WTP ke 11 itu disampaikan Kepala BPK RI perwakilan Jateng, Ayub Amali dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di rapat paripurna bersama DPRD Jateng, Rabu (25/5/2022).

Dijelaskan jika PMK melakukan pemeriksaan yakni pada laporan keuangan dan kinerja. Dari pemeriksaan itu, BPK menilai efektifitas aplikasi Samsat Online dan kepenatausahaan aset. Kemudian, pada 2021 SiLPA Rp 1,43 triliun ada kenaikan 66 persen dibanding SiLPA 2020.

“Dari sejumlah pemeriksaan itu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan 2021,” kata Ayub saat memberikan sambutan.

Sementara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, capaian tersebut tak lepas dari peran seluruh stakeholder di Jawa Tengah termasuk DPRD. Ganjar menegaskan, penghargaan tersebut tidak membuatnya merasa puas.

“Bukan berarti kita asyik-asyik saja, asoy-asoy saja tidak. Ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita,” kata Ganjar.

Baca: Dua Langkah Ganjar Pranowo Kendalikan Banjir Rob Semarang

Pengelolaan aset yang dimaksud antara lain terkait infrastruktur. Ganjar mengatakan, catatan yang diterimanya berkaitan dengan pensertifikatan. Sehingga pihaknya akan menggandeng BPN untuk memperbaiki kinerja.

“Improvementnya adalah memperbaiki sistem, semua harus berbasis data. Maka datanya meati clear and clean dulu, baru kemudian treatment yang ada,” ujarnya.

Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dialokasikan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan. Catatan dari BPK, kata Ganjar, menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng.

“Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah karena kontrol tahap pertahap, waktu perwaktu setiap kali mereka reses, mungkin menjadi catatan agar kita tidak offside,” pungkasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...