Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

BPK Temukan Masalah Keuangan Yang Berpotensi Rugikan Negara Hingga Rp 31,34 Triliun

BPK Temukan Masalah Keuangan Yang Berpotensi Rugikan Negara Hingga Rp 31,34 Triliun
Ilustrasi

MURIANEWS, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adany 6.011 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, nilai potensi kerugian negara pun mencapai Rp 31,34 triliun.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, temuan itu tidak hanya dalam satu sektor saja, tetapi ada beberapa sektor. Tetapi digeneralisir bahwa sebagian besar 53 persen berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

“Nilai kerugian dari masalah ini mencapai Rp1,64 triliun,” katanya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/5/2022).

BacaBPK Endus Dana Prakerja Rp 289,85 Miliar Terindikasi Salah Sasaran

Selanjutnya, sebanyak 29 persen masalah berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp29,7 triliun. Sisanya, 18 persen masalah mengenai kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

“Atas permasalahan tersebut selama proses pemeriksaan tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan atau penyerahan aset baru sebesar 0,6 persen atau Rp194,53 miliar,” ujar Isma.

Menurutnya, seluruh temuan ini didapat dari 535 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari tiga LHP keuangan, 317 LHP kinerja, dan 215 LHP dengan tujuan tertentu.

Selain itu, BPK juga menemukan masalah Program Kartu Prakerja setelah melakukan pemeriksaan prioritas nasional.

BacaKepala BPK Jabar Dicopot, Buntut Kasus Suap Ade Yasin

Menurut Isma, pemberian bantuan Program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta senilai Rp289,85 miliar di oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak tepat sasaran. Pasalnya, penerima adalah pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta per bulan.

Kemudian, BPK juga menemukan masalah dalam distribusi vaksin covid-19. Isma mengatakan sarana dan prasarana vaksin belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai kondisi terkini serta kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com

Comments
Loading...