Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

5 Bulan, Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo Rp 3,16 M

Salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan sedang berkonsultasi tentang JKP. (Dok.MURIANEWS)

MURIANEWS, Sukoharjo – Pencairan klaim jaminan kematian di Sukoharjo selama lima bulan terakhir, hingga 24 Mei 2022 di Sukoharjo mencapai Rp 3,16 miliar. Besaran tersebut berasal dari 69 kasus yang terjadi selama periode tersebut

Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo, Anggoro Ari Nurcahyo mengatakan, santunan kematian bagi setiap pekerja yang meninggal dunia nominalnya mencapai Rp 42 juta. Besaran tersebut digunakan untuk santunan berkala selama 24 bulan, dan biaya pemakaman.

Baca: Kena PHK? Tenang! Ada JPK dari BPJS Ketenagakerjaan, Ini Cara Mendapatkannya

“Apabila tenaga kerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia bakal mendapatkan santunan Rp 42 juta untuk ahli waris yang ditinggalkan. Ini untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga pekerja yang meninggal dunia,” katanya seperti dikutip Solopos.com.

Sementara klaim jaminan kecelakaan kerja sebanyak 18 kasus senilai kurang lebih Rp 364 juta. Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada peserta aktif atas beragam risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja.

”Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya,” ungkapnya.

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian merupakan perlindungan dasar yang didapat para pekerja sektor informal setelah membauar iuran setiap bulan.

”Kami terus mendorong agar para pekerja sektor informal ikut program jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka merupakan kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU) yang bisa mendapatkan perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja,” ujar dia.

Baca: Ini Cara Mudah Cek Saldo JHT, Nggak Perlu Repot ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Para pekerja sektor informal menghadapi risiko kecelakaan kerja saat beraktivitas sehari-hari.

Dengan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, warga tak perlu khawatir saat mengalami kecelakaan kerja. Biaya pengobatan sampai dengan sembuh ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

Pria akrab disapa Ari itu menyampaikan total jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan baik pekerja formal maupun informal di Kabupaten Jamu sebanyak 106.944 orang.

“Kami terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Terlebih, sudah ada payung hukum berupa Perbup No 92/2021 yang mengatur tentang jaminan sosial ketenagakerjaan,” papar dia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil mengatakan program jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam perundang-undangan.

Perusahaan wajib mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Begitu pula, para pekerja sektor informal didorong agar ikut program jaminan sosial tenaga kerja.

Mereka mendapatkan perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja yang membutuhkan dana besar jika harus dirawat intensif di rumah sakit.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Solopos.com

Comments
Loading...