Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Ini Tuntutan Nelayan Pati Saat Demo di Depan Kantor DPRD

Ini Tuntutan Nelayan Pati Saat Demo di Depan Kantor DPRD
Demonstrasi Paguyuban Nelayan Pati di depan Gedung DRPD Kabupaten Pati, Sabtu (14/5/2022). (MURIANEWS/Umar Hanafi)

MURIANEWS, Pati – Paguyuban Nelayan Pati menyampaikan tujuh tuntutan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Pati, Sabtu (14/5/2022).

Tujuh tuntutan itu dibacakan di depan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Edy Martanto dan Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Fendiawan Tiskiantoro yang hadir menemui para peserta demo.

Tuntutan itu di antaranya, meminta pemerintah pusat untuk menurunkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) paska produksi yang semula 10 persen menjadi 5 persen. Aturan 10 persen PNBP ini rencananya berlaku 1 Januari 2023. Nelayan pun meminta kebijakan ini dibatalkan.

Baca: Bawa Kapal, Ribuan Nelayan Pati Serbu Kantor DPRD

“Tuntutan kedua, hentikan perizinan kapal pukat udang buatan asing di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang melanggar UU,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap), Hadi Sutrisno.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk memberlakukan aturan 2 WPP berdampingan untuk kelangsungan usaha nelayan. Menurutnya bila nelayan Indonesia hanya diizinkan mengambil ikan di satu WPP saja, maka akan merugikan para nelayan.

Nelayan Kabupaten Pati juga menuntut kepada pemerintah untuk tidak mengizinkan kapal eks asing atau asing di seluruh wilayah pengelolaan perikanan diseluruh perairan Indonesia atau WPPNRI.

Dengan mengizinkan kembali kapal buatan asing di Indonesia serta membuka kembali investasi asing di bidang perikanan tangkap akan berpotensi terjadinya konflik di laut dengan kapal-kapal penangkap ikan nelayan lokal.

“Serta menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan lokal. Agar dapat kembali pada Perpres Nomor 44 Tahun 2016 (Perikanan Tangkap tertutup bagi Investasi Asing) dan Menolak Kapal Eks Asing maupun Asing di seluruh wilayah Republik Indonesia,” lanjut dia.

Lalu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk kembali mengizinkan kapal pengangkut di WPPNRI. Ia juga meminta pemerintah menurunkan harga solar. Di mana solar merupakan 60 persen biaya oprasional.

“Hentikan penindakan pelanggaran di laut dengan tahapan peringatan atau penindakan,” kata dia.

“Saya harapkan kebijakan perikanan tetap efesien, efektif dan kondusif. Dan memberikan kesejahteraan nelayan dengan kebijakan yang berpihak kepada nelayan Indonesia. Dengan kebijakan yang memberikan rasa aman raya nyaman dan kebijakan memberikan kesejahteraan nelayan Indonesia,” tandas dia.

 

Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...