Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Luncurkan Intan Smart, Begini Harapan Bupati Grobogan

Luncurkan Intan Smart, Begini Harapan Bupati Grobogan
Bupati Sri Sumarni dan Kepala BPPKAD Grobogan Wahyu Susetijono dalam launching Intan Smart di ruang Riptaloka, Setda Grobogan, Selasa (11/5/2022). (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Grobogan – Pemerintah Kabupaten Grobogan meluncurkan sebuah layanan bernama Intan Smart. Peluncurkan dilakukan Bupati Grobogan Sri Sumarni di Ruang Ripataloka, Rabu (11/5/2022).

Intan Smart merupakan akronim dari Integrasi Data Wajib Pajak dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Pajak Daerah dan Smart Card NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

Dengan layanan ini, diharapkan mampu meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan perpajakan di Kabupaten Grobogan.

Baca: Pohon di Kompleks Makam Grobogan Depan Puskesmas Tumbang Timpa Warung

Bupati memaparkan, ada tiga hal yang akan dilakukan melalui Intan Smart. Ketiganya yakni integrasi data wajib pajak dengan Nomor Induk Kependudukan NIK, tanda tangan elektronik dalam layanan pajak daerah, dan smart card NPWPD.

“Perlu adanya lompatan gagasan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan penerimaan daerah melalui tax clearence atau KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak, red),” ujar Sri Sumarni.

“Dengan memanfaatkan smart card NPWPD, setiap Wajib Pajak akan memiliki kartu yang terkoneksi Aplikasi SIPADA, sehingga memudahkan identifikasi kewajiban perpajakan daerah bagi setiap pelaku usaha atau wajib pajak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sri menambahkan, saat ini Pemkab Grobogan telah mengelola 11 jenis pajak daerah. Dari jenis pajak itu terdapat kenaikan sekitar 7-10 persen setiap tahunnya. Adapun capaian pada 2021 sebesar Rp 101 Miliar.

Kepala BPPKAD Grobogan Wahyu Susetijono mengatakan diluncurkannya Intan Smart menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di mana, di dalamnya mengamanatkan pemerintah daerah agar mengelola keuangan secara tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

Tentu dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang- undangan.

“Saat ini, sistem informasi pendapatan daerah dikelola dengan memanfaatkan beberapa aplikasi. Untuk itu diperlukan integrasi data dengan menggunakan basis subyek data berbasis NIK, serta terintegrasi sistem informasi e-sign (tanda tangan digital) yang menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN),” paparnya.

Dengan begitu, tambah Wahyu, akan memangkas pelayanan, sehingga lebih cepat. Selain itu juga lebih efisien dari segi waktu, lebih transparan dan lebih akuntabel dalam pelaporan.

E-sign sendiri akan diterapkan dalam Pelayanan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

 

Reporter: Saiful Anwar
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...