Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

INFO JABAR

Mayoritas Anggota DPRD Layangkan Mosi Tidak percaya Kepada Wali Kota Depok

Heboh, 38 Anggota DPRD Layangkan Mosi Tidak percaya Kepada Wali Kota Depok
sebagian besar DPRD Depok menajukan mosi tidak percaya kepada wal kota Depok Mohammd Idris (CNNIndonesia.com)

MURIANEWS, Depok- Sebanyak 38 anggota DPRD Depok melayangkan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok. Mosi tersebut adalah terkait dengan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai sangat politis dan menguntungkan sebelah pihak.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengatakan, program tersebut hanya menguntungkan bagi kelompok PKS. Sementara kelompok lainntya tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga, menurutny mosi tidak percaya itu patut untuk dilakukan.

“Sebanyak 38 anggota, seluruh fraksi selain PKS. Jadi Fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKB-PSI,” kata Hilman, dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (11/5/2022).

Dia menambahkan, nantinya mosi tidak percaya bisa dijadikan hak interpelasi atau hak angket. Ikravany mengatakan anggota DPRD Depok memilik hak untuk itu.

Baca: Kereta Tabrak Mobil di Citayam, Depok, Seorang Dilarikan ke Rumah sakit

“Mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. Ini sedang kita susun bisa interpelasi atau angket,” kata Ikravany.

Sementara anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi mengatakan, program itu mengandung kejanggalan dan tidak transparan. Bahkan diduga dijalankan untuk kepentingan PKS selaku pengusung wali kota Mohammad Idris.

“Ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa,” ujar Babai Suhaimi.

Kejanggalan yang dimaksud antara lain berupa KDS yang berwarna kombinasi putih dan oranye. Identik dengan logo PKS.

Baca: Miris! Ayah dan Anak di Depok Tewas saat Kontrakannya Terbakar

“Ada kombinasi warna oranye dan bergambar Wali Kota. Nah, kita bandingkan dengan beberapa daerah yang telah mengeluarkan program sejenis, Jakarta lah yang dekat. Tidak ada kartu itu bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Babai.

Warga yang memiliki Kartu Depok Sejahtera, bisa diberikan bantuan oleh Pemkot Depok. Namun, Babai melihat sejauh ini ada kalangan yang sebenarnya tidak miskin tetapi diberikan bantuan.

“Kedua, bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan. Satu kelurahan satu orang, tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D,” katanya.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: CNNIndonesia.com

Comments
Loading...