Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

May Day, Ini 5 Poin Penting Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 yang Wajib Diketahui Buruh

May Day, Ini 5 Poin Penting Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 yang Wajib Diketahui Buruh
Buruh di Kabupaten Jepara menggelar demonstrasi terkait UMK 2022. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jakarta- Peringatan hari buruh atau May Day tahun ini cukup memdapatkan angin segar. Sebab, beberapa waktu lalu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Permenaker tersebut merupakan hasil revisi dari Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang sempat mendapatkan penolakan banyak kalangan. Bahkan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menaker untuk merevisi Permenaker itu.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Permenaker ini telah melalui tahapan serap aspirasi publik secara luas. Kami telah melakukan beberapa kali dialog dengan berbagai Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan kementerian/lembaga terkait,” kata Ida dalam konferensi pers secara virtual beberapa waktu lalu.

Baca: Isi Permenaker Terbaru, Kalim JHT Tak Perlu Tunggu Usai 56 Tahun  

Kemudian, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 itu ada lima poin penting yang wajib diketahui para buruh. Pertama, regulasi baru itu dikembalikan pada subtansi lama, yakni Permenaker Nomor 16 Tahun 2015. Artinya, peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu menunggu usia 56 tahun atau masa pensiun demi mencairkan manfaat JHT.

Hal ini diatur pada Pasal 4 Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, yang mana manfaat JHT dibayarkan kepada peserta yang mencapai usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian dirincikan kembali pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa yang masuk usia pensiun termasuk juga peserta yang berhenti bekerja.

Lalu pada Pasal 5 Ayat 2, peserta yang berhenti bekerja adalah mereka yang mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Baca: Revisis Permenaker Tentang JHT Tahap Finalisasi

Kedua, dokumen Persyaratan Klaim Lebih Sederhana. Dijelaskan dalam Pasal 7, bagi peserta yang mencapai usia pensiun atau 56 tahun dikatakan hanya melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP atau bukti identitas lainnya.

Bagi peserta yang mengundurkan diri, Pasal 9 mengatur bahwa perlu melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP atau identitas lainnya, dan keterangan pengunduran diri dari tempat kerja.

Untuk pekerja yang terkena PHK, Pasal 11 mengatur bahwa peserta perlu melampirkan dokumen kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP atau identitas lainnya, dan tanda terima laporan PHK dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Atau bisa berupa surat laporan PHK dari pemberi kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Atau bisa berupa pemberitahuan PHK dari pemberi kerja dan pernyataan tidak menolak PHK dari pekerja.

Atau berupa perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja, atau petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial.

Ketiga, lampiran dokumen dapat berupa elektronik atau fotokopi. Hal itu dijelaskan dalam 18 bahwa lampiran persyaratan pengajuan pembayaran manfaat JHT dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi. Kemudian penyampaian dokumen bisa secara daring ataupun luring. Setelah memenuhi dokumen, maka manfaat JHT akan cair dalam lima hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Keempat, dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa manfaat JHT bisa dicairkan kepada peserta yang jangka waktu kerjanya habis. Lalu JHT juga dapat dicairkan kepada peserta bukan penerima upah karena berhenti bekerja. Peserta yang bukan penerima upah adalah pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja lain yang bukan menerima upah.

Kelima, JHT tetap dicairkan walaupun ada tunggakan iuran. Pasal 20 menyebutkan bahwa peserta yang telah melengkapi lampiran dokumen tetapi masih memiliki tunggakan iuran, maka BPJS Ketenagakerjaan tetap mencairkan JHT-nya. Tunggakan iuran yang belum dibayarkan akan ditagihkan kepada pemberi kerja.

Dalam hal tunggakan iuran telah dibayarkan oleh pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan kekurangan manfaat JHT kepada peserta atau ahli waris peserta.

 

Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Tempo.co

Comments
Loading...